Dokter di Korsel Mogok Massal Protes Penambahan Tenaga Medis, Militer Siagakan RS Darurat
- Freepik
Seoul – Pemerintah Korea Selatan telah meminta para dokter yang masih dalam masa pelatihan untuk kembali bekerja pada hari Senin, 19 Februari 2024, setelah mereka mengundurkan diri secara massal untuk memprotes reformasi pelatihan medis, dan pemerintah mempertimbangkan untuk menggunakan tenaga medis militer untuk mengatasi kekurangan tersebut.
Korea Selatan mengatakan negara ini memiliki rasio dokter per penduduk yang terendah di antara negara-negara maju, dan pemerintah berupaya keras meningkatkan jumlah dokter, salah satunya untuk membantu masyarakat yang menua dengan cepat.
Namun, para dokter menyuarakan penolakan keras terhadap rencana pemerintah untuk meningkatkan penerimaan mahasiswa fakultas kedokteran secara tajam. Mereka beralasan bahwa hal itu akan merugikan kualitas pemberian layanan.
Ilustrasi dokter
- www.pixabay.com/jennycepeda
Melansir dari Channel News Asia, Senin, 19 Februari 2034, para pengkritik mengatakan para dokter khawatir reformasi ini akan mengikis gaji dan status sosial mereka.
Pada hari Senin, meskipun ada ancaman tindakan hukum dari pemerintah, ratusan dokter yang masih dalam pelatihan menyerahkan surat pengunduran diri mereka dan ditetapkan untuk berhenti bekerja mulai hari Selasa, 20 Februari 2024.
"Pemerintah telah mengeluarkan perintah pemeliharaan pengobatan untuk semua dokter yang masih dalam masa pelatihan," kata Wakil Menteri Kesehatan Kedua Park Min-soo pada konferensi pers.
Pernyataannya itu mengacu pada tindakan hukum untuk mencegah penghentian kerja oleh praktisi medis.
Berdasarkan undang-undang kedokteran Korea Selatan, dokter yang dianggap sebagai pekerja penting, dilarang melakukan penghentian kerja massal.
"Saya mohon kepada para dokter yang masih dalam masa pelatihan untuk tidak mengabaikan pasien,” ujarnya.
Dia juga menambahkan bahwa pemerintah akan memeriksa rumah sakit untuk memastikan apakah para dokter ikut serta dalam aksi mogok tersebut.
Polisi juga memperingatkan bahwa mereka dapat menangkap penghasut utama penghentian pekerjaan itu.
Sebagai informasi, reformasi pelatihan mendesak peningkatan 65 persen jumlah siswa kedokteran yang diterima di universitas mulai tahun 2025.
Rencana ini populer di kalangan masyarakat, yang menurut para ahli sudah bosan dengan waktu tunggu yang lama di rumah sakit, dengan jajak pendapat Gallup di Korea baru-baru ini menunjukkan lebih dari 75 persen responden mendukungnya.
Namun, hal ini mendapat tentangan keras dari para dokter, dimana Asosiasi Medis Korea mengatakan ancaman tindakan hukum pemerintah mirip dengan "perburuan penyihir" dan mengklaim rencana tersebut akan menciptakan sistem medis sosialis gaya Kuba.
Wakil Menteri Park mengatakan rencana tersebut diperlukan untuk masyarakat Korea Selatan yang menua dengan cepat, karena dokter akan kewalahan dengan permintaan yang sangat besar suatu saat nanti.
“Rumah sakit sudah kesulitan menemukan dokter saat ini, dan masalah dalam mengakses layanan medis telah terjadi berulang kali,” tambah Park.
Lebih dari 700 dokter peserta pelatihan telah mengundurkan diri sejauh ini, kata pemerintah.
Kementerian Pertahanan mengatakan pihaknya akan membuka bangsal darurat rumah sakit militer untuk umum jika para dokter tetap melakukan serangan, dan sedang mempertimbangkan pengiriman dokter militer ke rumah sakit sipil untuk membantu menutupi kekurangan tersebut.
