Israel Siapkan UU Kontroversi, Penjarakan Siapa Pun Yang Menyangkal Insiden 7 Oktober
- Menahem Kahana/Pool Photo via AP
Tel Aviv – Israel telah menciptakan serangkaian undang-undang kontroversi, yang sedang diperdebatkan di pengadilan tinggi Israel, Knesset, yang dapat memenjarakan siapa pun karena menyangkal narasi pembantaian Hamas, pada 7 Oktober 2023 lalu.
Anggota sayap kanan Yisrael Beytenu MK Oded Forer mengusulkan undang-undang tersebut, yang dapat membuat orang dipenjara selama lima tahun karena menyangkal atau meremehkan pembunuhan 7 Oktober dan/atau menyatakan simpati terhadap tindakan Hamas pada hari itu.
“Penolakan terhadap pembantaian tersebut merupakan upaya untuk menulis ulang sejarah yang sudah ada pada tahap ini, dalam upaya untuk menyembunyikan, meminimalkan, dan memfasilitasi kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang Yahudi dan Negara Israel,” usulan RUU tersebut, dikutip dari The New Arab, Rabu, 7 Februari 2024.
VIVA Militer: Brigade Izz ad-Din al-Qassam Hamas Palestina
- timesofisrael.com
Hamas dan pejuang Palestina lainnya keluar dari Gaza yang terkepung pada 7 Oktober 2023, menyerang daerah perbatasan, dan mengakibatkan kematian sekitar 1.160 orang di Israel selatan, dan menawan sekitar 250 orang.
Ada pertanyaan mengenai jumlah orang yang terbunuh pada hari itu, berapa banyak korban yang bertugas sebagai tentara, dan apakah pasukan Israel secara tidak sengaja membunuh warga sipil.
Israel dan AS awalnya menuduh 40 bayi dipenggal oleh pejuang Hamas di Kfar Aza, namun kemudian membatalkan klaim tersebut ketika jurnalis meminta bukti.
Narasi pemerintah lainnya tentang peristiwa hari itu telah dipertanyakan, begitu pula peran Zaka dalam mengambil jenazah, sebuah layanan penyelamatan sukarelawan Heredi yang telah terperosok dalam kontroversi.
Media Haaretz juga baru-baru ini menerbitkan sebuah investigasi yang menyoroti kerja amatir dan kelalaian relawan Zaka selama proses tersebut, termasuk sedikit atau tidak ada dokumentasi di TKP dan tidak cukupnya informasi yang tertulis di kantong mayat.
Warga Israel mempertanyakan mengapa tim forensik kriminal profesional tidak dikerahkan untuk menangani jenazah di kibbutzim dan tempat lain serta monopoli Zaka atas aktivitas koroner di sana.
Partai Likud MK Moshe Passal kini telah mengusulkan undang-undang untuk memberikan kompensasi kepada para relawan keagamaan atas pekerjaan mereka di Israel selatan.
“Tidak ada keraguan bahwa para relawan mengambil bagian penting dan melakukan kerja keras, baik secara fisik maupun mental,” kata Passal.
“Mereka adalah bagian penting dari pekerjaan suci bagi rakyat Israel dan bekerja sama dengan IDF, sehingga mereka layak diberi penghargaan atas pekerjaan penting mereka.”
RUU lainnya mengusulkan deportasi keluarga “teroris” jika mereka sudah mengetahui sebelumnya mengenai serangan teror, menyatakan dukungannya, atau mengeluarkan kata-kata pujian, simpati, atau dorongan untuk melakukan tindakan terorisme.
VIVA Militer: Serangan roket Hamas Palestina ke Israel
- reuters.com
Sementara itu, petisi lintas partai di parlemen Israel telah diluncurkan yang menyerukan pemotongan permanen pendanaan untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA).
Donor utama, termasuk AS, Inggris, dan Jerman, telah membekukan dana untuk badan pengungsi Palestina PBB setelah Israel mengklaim bahwa beberapa pekerjanya terlibat dalam peristiwa 7 Oktober.
Anggota MK Israel ingin penangguhan pendanaan ini bersifat permanen, pada saat lembaga tersebut sedang berjuang untuk memberikan bantuan yang menyelamatkan nyawa jutaan pengungsi di Gaza, yang berada dalam risiko besar terkena penyakit dan kelaparan.
