2 Wanita Berhijab Dilarang Masuk Dalam Kampanye Joe Biden dan Kamala Harris

Wakil Presiden AS Kamala Harris (Doc: The New Arab)
Sumber :
  • VIVA.co.id/Natania Longdong

Washington – Dua perempuan berhijab ditolak hadir dalam acara kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden, Joe Biden-Kamala Harris, di Nevada, pada minggu ini.

Kampanye Akbar Sendi-Melli Pecah, Ribuan Warga Gaungkan Bogor Hepi

Hal ini menyebabkan kemarahan yang meluas serta pertanyaan mengenai bagaimana Partai Demokrat dapat menavigasi siklus pemilu 2024, di tengah meningkatnya ketidaksetujuan publik terhadap dukungan pemerintah AS pada perang Israel di Gaza.

Ilustrasi hijab atau burka.

Photo :
  • Pixabay
Kampanye Akbar Bobby-Surya Dihadiri Ribuan Orang di Deliserdang

Insiden tersebut, yang direkam dengan video dan dengan cepat menjadi viral, terjadi di pintu masuk acara, "keluarkan suara" yang menampilkan Wakil Presiden Kamala Harris.

Seorang pria di depan pintu memberi tahu para wanita tersebut bahwa mereka tidak diizinkan masuk, meskipun mendapatkan undangan. Mereka kemudian bertanya kepada petugas tersebut, apakah itu karena mereka Muslim dan berhijab.

Airin Ungkap Hadapi Banyak Ujian di Pilkada Banten: Doa Masyarakat Beri Kemudahan

“Mengapa kamu tidak mengizinkan kami untuk masuk ketika kami mendapat undangan?," salah satu wanita bertanya.

"Kamu secara khusus (hanya) memilih kami?," wanita lainnya menambahkan.

"Itu rasis. Apa karena kita berhijab?," wanita pertama bertanya.

Melansir dari The New Arab, Jumat, 2 Februari 2024, para wanita kemudian menuduh penjaga itu melakukan rasisme dan Islamofobia. Dia kemudian berkata bahwa dia menyesal telah datang ke acara tersebut.

Hal ini diikuti dengan keheningan yang canggung ketika para wanita, yang berafiliasi dengan kelompok Nevadans untuk Pembebasan Palestina, mengatakan kepada hadirin di pintu masuk bahwa kampanye tersebut tidak mengizinkan mereka masuk karena jilbab yang mereka kenakan.

Pemerintahan Biden menanggapi hal ini, meskipun hal tersebut hanya menimbulkan lebih banyak pertanyaan dari para kritikus.

“Orang-orang ini termasuk di antara kelompok orang yang tidak diizinkan menghadiri acara pada hari Sabtu itu, setelah sebelumnya mengganggu dan menutup acara dengan pejabat terpilih dari Partai Demokrat,” tulis anggota tim tanggap cepat pemerintahan Biden, Ammar Moussa, di akun X, tiga hari setelah acara.

“Jika memang demikian, mengapa mereka tidak diberitahu pada saat itu?," timpal Robert McCaw, direktur urusan pemerintahan untuk Dewan Hubungan Amerika-Islam.

Kamala Harris dan Joe Biden.

Photo :
  • TRT World

Meskipun penjelasan pemerintah mengenai penolakan kedua wanita ini dari acara tersebut mungkin benar, hal ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai taktik mereka dalam kampanye di tengah perang Israel di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 27.000 warga Palestina.

Daripada mendengarkan para pendukung gencatan senjata dan mempertimbangkan posisi mereka, yang menurut jajak pendapat mencerminkan pandangan sebagian besar warga Amerika, akankah pemerintah terus mencegah mereka (umat Muslim) untuk didengarkan dalam acara kampanye?

Menanggapi video viral tersebut, banyak pihak yang menyatakan bahwa bukan hanya perempuan Muslim yang mengganggu acara kampanye pemerintah. Artinya, larangan informal terhadap perempuan berhijab tidak akan menghentikan protes, mengingat semakin beragamnya gerakan gencatan senjata.

“Saya yakin itu karena mereka berpikir perempuan Muslim mempunyai risiko lebih besar untuk mengganggu acara tersebut dengan berteriak tentang Palestina/untuk gencatan senjata atau sejenisnya. Hal ini menunjukkan mengapa sangat penting bagi etnis lain, terutama orang kulit putih, untuk angkat bicara di acara tersebut,” tulis pengguna X.

Ilustrasi wanita muslim/wanita berhijab.

Photo :
  • Freepik/rawpixel.com

Dalam tanggapan lain terhadap video tersebut, pengguna X Prof Zenkus menulis, "Sepertinya Partai Demokrat baru saja menerapkan larangan bagi Muslim di acara kampanye mereka. Sungguh menyenangkan."

Berita tentang penolakan perempuan Muslim untuk menghadiri acara tersebut menyusul gangguan yang berulang kali dilakukan oleh para pendukung gencatan senjata di acara kampanye.

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat tiba di gedung KPK.

Gubernur Bengkulu Ditangkap saat Kampanye Terakhir, Pengacara: KPK Sekarang Lebih Kental Politik

Pengacara tak terima kliennya yaitu Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah ikut digelandang usai terjaring OTT.

img_title
VIVA.co.id
24 November 2024