Militer Myanmar Perpanjang Keadaan Darurat Selama 6 Bulan, Pemilu Kembali Ditunda

Panglima militer Myanmar Min Aung Hlaing, saat pertemuan dewan pertahanan dan keamanan di Naypyidaw (Doc: Informasi Militer Myanmar)
Sumber :
  • VIVA.co.id/Natania Longdong

Myanmar – Junta militer Myanmar pada Rabu, 31 Januari 2024, memperpanjang keadaan darurat selama enam bulan, dan menunda pemilu yang dijanjikan militer untuk diadakan saat mereka memerangi oposisi di seluruh negeri.

Negara di Asia Tenggara ini berada dalam kekacauan sejak kudeta pada Februari 2021, yang mengakhiri demokrasi selama sepuluh tahun dan memicu protes massal serta tindakan keras terhadap perbedaan pendapat.

Junta Militer menggelar parade Hari Kemerdekaan Myanmar pada 4 Januari 2023.

Photo :
  • CNA/AFP.

Tiga tahun kemudian, junta berjuang untuk menghancurkan oposisi bersenjata yang meluas terhadap pemerintahannya, dan baru-baru ini mengalami serangkaian kemunduran yang mengejutkan dalam aliansi kelompok etnis bersenjata minoritas.

"Penjabat presiden U Myint Swe mengumumkan perpanjangan keadaan darurat selama enam bulan lagi pada pertemuan dewan pertahanan dan keamanan nasional," kata junta dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Anadolu Ajansi, Kamis, 1 Februari 2024.

Perpanjangan keadaan darurat, yang berakhir pada Rabu tengah malam, diperlukan untuk melanjutkan proses pemberantasan teroris, tambah pernyataan itu.

Dewan militer juga membahas persiapan untuk mengadakan pemilihan multi-partai dan mengadakan sensus nasional pada pertemuan di ibu kota yang dibangun militer, Naypyidaw, katanya, tanpa memberikan rincian.

Sebagai informasi, militer mengumumkan keadaan darurat ketika mereka menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada Februari 2021, dengan alasan tuduhan kecurangan pemilu yang tidak berdasar pada 2020, yang dimenangkan partainya dengan telak.

Presidential Threshold 20 Persen Dihapus MK, Menko Yusril: Pemerintah akan Lakukan Ini

Parade militer Myanmar pada Maret 2022 usai kudeta militer oleh junta

Photo :
  • AP Photo/Aung Shine Oo

Sejak itu, negara ini telah memperpanjang keadaan darurat beberapa kali, sehingga menunda pemilu baru yang telah dijanjikan.

Ketua DPD Ungkap Dahulu Gugatan Puluhan Pihak soal PT 20 Persen Ditolak oleh MK

Konstitusi Myanmar tahun 2008 yang dirancang militer, yang menurut junta masih berlaku, juga mengharuskan pihak berwenang mengadakan pemilu baru dalam waktu enam bulan setelah keadaan darurat dicabut.

Mahfud Md Tegaskan Presidential Threshold yang Dihapus MK Ruang "Open Legal Policy", Apa Itu?
VIVA Militer: KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali

Sepanjang 2024, TNI AL Gagalkan 57 Kasus Penyelundupan Senjata, Narkoba, hingga Organ Tubuh Manusia

Ini rincian lengkap kasusnya

img_title
VIVA.co.id
3 Januari 2025