Sultan Ibrahim Iskandar Ditunjuk Sebagai Raja Baru Malaysia
- Kesultanan Johor
Kuala Lumpur – Sultan Ibrahim Iskandar yang memerintah negara bagian Johor di Malaysia dilantik sebagai raja baru, pada Rabu, 31 Januari 2024.
Sultan Ibrahim Iskandar mengambil sumpah jabatan di istana dan menandatangani instrumen proklamasi jabatan dalam upacara yang disaksikan keluarga kerajaan lainnya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim, dan anggota Kabinet. Upacara penobatan akan diadakan pada hari mendatang.
Istana Negara Malaysia.
- ANTARA Foto/Agus Setiawan
Melansir dari AP, salah satu orang terkaya di negara ini, Sultan Ibrahim memiliki kerajaan bisnis yang luas mulai dari real estate hingga telekomunikasi dan pembangkit listrik.
Raja yang jujur ini memiliki hubungan dekat dengan Anwar dan pemerintahannya dapat mendukung pemerintahan persatuan Anwar, yang menghadapi oposisi Islam yang kuat.
Sembilan penguasa negara yang beretnis Melayu telah bergiliran menjadi raja selama lima tahun, sejak Malaysia memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1957.
Malaysia diketahui memiliki 13 negara bagian tetapi hanya sembilan yang memiliki keluarga kerajaan, beberapa di antaranya memiliki akar sejarah yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu.
Kerajaan-kerajaan Melayu merupakan negara-negara merdeka hingga dipertemukan oleh Inggris.
Terpilihnya Sultan Ibrahim naik takhta nasional oleh rekan-rekan penguasanya pada bulan Oktober sudah diperkirakan secara luas berdasarkan tatanan rotasi yang telah ditetapkan.
Sultan Nazrin Shah, penguasa negara bagian Perak dan pewaris takhta berikutnya, terpilih kembali sebagai wakil raja.
Lalu, apa peran raja?
Dikenal sebagai Yang Di-Pertuan Agong, atau Dia yang Menjadi Tuan, raja memainkan peran seremonial, karena kekuasaan administratif berada di tangan perdana menteri dan Parlemen.
Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar
- Kesultanan Johor
Raja adalah kepala pemerintahan dan angkatan bersenjata, dan sangat dihormati sebagai pelindung Islam dan tradisi Melayu.
Semua undang-undang, pengangkatan Kabinet dan pembubaran Parlemen untuk pemilihan umum memerlukan persetujuannya. Raja juga mempunyai kekuasaan untuk mengumumkan keadaan darurat dan mengampuni penjahat.
