Pemerintah Thailand Digugat Gegara Polusi Udara Capai Tingkat Bahaya
- Pixabay
Bangkok – Pengadilan Thailand pada Jumat, 19 Januari 2024, memerintahkan pemerintah negara itu agar membuat rencana mendesak untuk mengurangi polusi udara dalam waktu 90 hari. Hal ini terjadi saat kerajaan tersebut bersiap menghadapi puncak kabut asap berbahaya tahunan.
Kualitas udara merosot di Thailand pada awal tahun ini karena asap dari para petani yang membakar tunggul untuk menambah emisi industri dan asap dari knalpot kendaraan.
Ilustrasi polusi Udara.
- VIVA / Aura Syifa Katarsis
Bangkok dan kota di utara Chiang Mai termasuk di antara kota-kota paling tercemar di dunia pada beberapa hari tahun lalu, sehingga mendorong sekelompok orang untuk mengajukan tuntutan hukum agar pemerintah mengambil tindakan.
Pengadilan administratif Chiang Mai pada hari Jumat memerintahkan Komisi Lingkungan Nasional agar memberikan metode pencegahan untuk mengatasi polusi, baik jangka pendek maupun jangka panjang dalam waktu 90 hari.
Pengadilan memutuskan bahwa pemerintahan Perdana Menteri Prayut Chan-O-Cha sebelumnya, yang dituduh oleh penggugat, mengabaikan tugasnya dan tidak bergerak cukup cepat untuk mengatasi polusi.
"Setelah dipertimbangkan, para terdakwa mengabaikan tugasnya dan bertindak terlalu lambat,” demikian bunyi putusan pengadilan, dikutip dari Channel News Asia.
Polusi udara di Jakarta.
- vstory
Pemerintahan Perdana Menteri Srettha Thavisin, yang mengambil alih kekuasaan pada bulan Agustus, telah berjanji untuk mengatasi polusi udara sebagai agenda nasional.
Rancangan Undang-Undang Udara Bersih yang disahkan oleh kabinet Srettha, bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut, dan disahkan untuk pertama kalinya di parlemen pada Rabu, 17 Januari 2024.
Pada Jumat pagi, Bangkok berada di urutan ke-10 dalam daftar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia, menurut perusahaan pemantau polusi udara IQAir.
