Pangeran Arab Saudi Sebut Kerajaan Bakal Akui Negara Israel Jika Hal Ini Terjadi
- VIVA Militer
Jakarta – Pangeran Faisal bin Farhan dari Kerajaan Arab Saudi baru-baru ini menyatakan bahwa Riyadh bakal mengakui negara Israel apabila kesepakatan komprehensif bisa tercapai. Kesepakatan ini mencakup berdirinya negara Israel yang merdeka.
Pernyataan dari Pangeran Faisal yang merupakan menteri Luar Negeri Arab Saudi itu disampaikan dalam sebuah panel di Forum Ekonomi Dunia di Davos. Komentar ini muncul saat perang Israel melawan Gaza tidak menunjukan tanda-tanda mereda.
“Kami setuju bahwa perdamaian regional mencakup perdamaian bagi Israel, namun hal itu hanya dapat terjadi melalui perdamaian bagi Palestina, melalui (pendirian) Negara Palestina,” kata Pangeran Faisal, seperti dikutip dari New Arab, Jumat, 19 Januari 2024.
VIVA Militer: Pengeran Kerajaan Arab Saudi, Faisal bin Farhan bin Abdullah.
- VIVA Militer
Saat ditanya apakah kerajaan Arab Saudi bakal mengakui Israel sebagai bagian dari perjanjian politik yang lebih luas, dan dia menjawab tegas “tentu saja”. Ia mengatakan bahwa menjaga perdamaian regional lewat pembentukan negara Palestina adalah sebuah tujuan penting.
Arab Saudi mengaku sedang mengerjakan pembentukan Palestina bersama Amerika Serikat. Mendapatkan kesepakatan normalisasi dengan Arab Saudi adalah hadiah utama bagi Israel setelah menjalin hubungan diplomatik dengan UEA, Bahrain, dan Maroko.
Kerajaan ini negara paling kuat di dunia Arab dan rumah untuk beberapa situs paling suci dalam Islam yang memiliki pengaruh keagaman besar di seluruh dunia. Usai perang Gaza, Saudi menunda rencana untuk mendukung AS agar menormalisasi dengan Israel.
VIVA Militer: Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu
- aawsat.com
Sebelum dimulainya perang Gaza pada tanggal 7 Oktober, baik pemimpin Israel maupun Arab Saudi telah mengisyaratkan bahwa mereka terus bergerak menuju pembentukan hubungan diplomatik yang bisa mengubah kawasan Timur Tengah.
Palestina menginginkan sebuah negara di wilayah yang direbut Israel dalam perang 1967 dengan Yerusalem Timur yang diduduki sebagai ibu kota. Negosiasi yang didukung AS dengan Israel telah mencapai tujuan tersebut terhenti lebih dari satu dekade lalu.
Di antara rintangan yang dihadapi adalah pemukiman Israel di tanah yang diduduki dan perselisihan yang terjadi antara otoritas Palestina yang didukung oleh Barat dengan Hamas yang menolak hidup berdampingan dengan Israel.
Putusan ICC Akhiri Impunitas Puluhan Tahun yang Dinikmati Pejabat Israel, Menurut OKI
OKI menyambut putusan ICC yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu atas kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan di Gaza, Palestina.
