Ini 11 Negara yang Kini Resmi dan Diprediksi akan Berperang, Terbaru 2 Negara Islam

VIVA Dunia – 2024 dibuka dengan banyaknya aksi saling serang, baik secara militer maupun verbal, dari berbagai negara ke negara lain.

Dalam bayang-bayang kekacauan, negara-negara ini kini terperangkap dalam belitan konflik yang mengguncang kedamaian dan kestabilan. Perang yang melanda telah menciptakan luka-luka yang mendalam pada sosial, ekonomi, dan politik, memberikan tantangan besar bagi upaya pemulihan dan perdamaian.

Nah, termasuk Palestina (oleh Hamas) dan Israel, berikut daftar negara yang juga kini tengah berseteru:  

Israel-Palestina (Hamas)

Dalam urutan utama tentu perang yang menyita perhatian dunia, yaitu Hamas dari Palestina dan Israel.

Perang besar pecah pada 7 Oktober 2023, setelah Hamas menyerang secara masif Israel.

Setelah serangan tersebut, Israel terus-terusan menghujani warga Palestina di Gaza dengan serangan, bahkan menargetkan anak-anak dan wanita. Serangan ini dikatakan sebagai 'aksi genosida'. Israel menyerang rumah, sekolah, rumah ibadah bahkan hingga rumah sakit, yang mana sudah melanggar perjanjian perang yang dibuat PBB. 

Aksi bela Palestina pun diserukan di seluruh dunia, dengan jutaan warga turun ke jalan menyuarakan untuk gencatan senjata dan mengkritik Israel, dan bahkan terjadi gerakan boikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel di seluruh dunia.

Kedua pihak sempat melakukan gencatan senjata dengan perjanjian untuk pertukaran sandera. Namun setelah itu, Israel kembali menyerang Gaza dengan brutal. 

Di bawah perintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, setelah dari 100 hari perang berlangsung, pihak berwenang Palestina mengatakan jumlah korban tewas di daerah Gaza telah melampaui 24.000 orang.

Karena hal ini, pada pekan lalu, Afrika Selatan resmi menyeret Israel ke Mahkamah Internasional (ICJ) atas kasus genosida dan didukung oleh belasan negara. Afrika Selatan harus 'turun tangan' karena negara yang dapat mengajukan sebuah kasus ke ICJ haruslah negara anggota PBB dan Palestina bukan negara anggota. 

Rusia-Ukraina

Yang kedua tentu dua negara pecahan Uni Soviet, yaitu Rusia dan Ukraina.

Perang Rusia-Ukraina adalah konflik internasional yang kini masih berlangsung, yang dimulai pada bulan 24 Februari 2014.

Setelah Revolusi Martabat Ukraina, Rusia mencaplok Krimea dari Ukraina dan mendukung separatis pro-Rusia yang memerangi militer Ukraina dalam perang Donbas.

Invasi tersebut menjadi serangan terbesar terhadap negara Eropa sejak Perang Dunia II.

Perang diperkirakan telah menimbulkan puluhan ribu korban sipil di Ukraina dan ratusan ribu korban militer. 

Pada Juni 2022, di bawah komando Presiden Vladimir Putin, pasukan Rusia menduduki sekitar 20% wilayah Ukraina. Sekitar 8 juta warga Ukraina menjadi pengungsi internal dan lebih dari 8,2 juta orang meninggalkan negara itu pada April 2023, sehingga menciptakan krisis pengungsi terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II. 

Kerusakan lingkungan yang luas akibat perang, yang secara luas digambarkan sebagai ekosida, berkontribusi terhadap krisis pangan di seluruh dunia. 

Sebelum invasi, pasukan Rusia berkumpul di dekat perbatasan Ukraina ketika para pejabat Rusia membantah adanya rencana serangan. 

Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan "operasi militer khusus" untuk mendukung republik-republik memisahkan diri yang didukung Rusia, Donetsk dan Luhansk, yang pasukan paramiliternya telah berperang melawan Ukraina dalam konflik Donbas sejak tahun 2014. 

Serangan udara dan invasi darat Rusia dilancarkan di front utara dari Belarus menuju Kyiv, front selatan dari Krimea, dan front timur dari Donbas dan menuju Kharkiv. Ukraina memberlakukan darurat militer, memerintahkan mobilisasi umum dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia.

Hingga kini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky masih berjuang untuk mempertahankan negaranya dan meminta bantuan dari negara lain, seperti AS dan Inggris yang menjadi 'sekutu tetap' Ukraina. 

AS & Inggris-Yaman

Aksi saling serang antara Amerika Serikat-Inggris dan Yaman masih berhubungan dengan konflik antar Israel-Palestina dan angkatan bersenjata Houthi di Laut Merah. 

Pada Jumat pekan lalu, AS dan Inggris, serta didukung delapan negara lainnya, melancarkan serangan militer ke Yaman sebagai tanggapan atas serangan Houthi terhadap pelayaran di Laut Merah, meningkatkan kekhawatiran akan meningkatnya konflik di wilayah tersebut. 

Beberapa jam setelah serangan pada Jumat pagi, yang menurut pihak Houthi menewaskan lima orang, kelompok Houthi memperingatkan bahwa semua aset AS dan Inggris kini telah menjadi “target yang sah” untuk diserang. 

Presiden AS Joe Biden mengatakan serangan tersebut merupakan tindak lanjut dari serangan yang “belum pernah terjadi sebelumnya” oleh kelompok Houthi terhadap kapal komersial di Laut Merah dan memperingatkan bahwa ia tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut jika diperlukan.

Serangan tersebut menyerang hampir 30 lokasi di Yaman dengan menggunakan lebih dari 150 amunisi, kata Letnan Jenderal Douglas Sims, direktur Staf Gabungan AS.

Ia memperkirakan tidak akan banyak korban jiwa karena sasarannya adalah mereka yang berada di daerah pedesaan. 

Dalam sebuah pernyataan, Dewan Politik Tertinggi Houthi mengancam bahwa “semua kepentingan Amerika-Inggris telah menjadi target yang sah bagi angkatan bersenjata Yaman sebagai tanggapan atas agresi langsung dan yang mereka nyatakan terhadap Republik Yaman.” 

Sebelumnya, kelompok Houthi menyebut serangan di Yaman adalah “biadab”, mengancam akan melakukan pembalasan dan juga mengatakan mereka akan terus menargetkan kapal-kapal yang menuju Israel selama perang di Gaza terus berlanjut. 

"Musuh Amerika dan Inggris memikul tanggung jawab penuh atas agresi kriminalnya terhadap rakyat Yaman, dan hal ini tidak akan dibiarkan begitu saja dan tidak dihukum,” kata Yahya Saree, juru bicara militer kelompok tersebut. 

Namun, pemerintah Yaman yang didukung Saudi dan diakui secara internasional menyalahkan Houthi atas serangan Inggris dan AS terhadap negara tersebut, dan mengatakan bahwa pemberontak memikul tanggung jawab, karena menyeret Yaman ke arena konfrontasi militer atas serangan mereka di Laut Merah.

Delapan negara yang mendukung aksi AS dan Inggris adalah pemerintahan Australia, Bahrain, Kanada, Denmark, Jerman, Belanda, Selandia Baru, dan Korea Selatan. 

Korea Utara-Korea Selatan

Ketegangan dua negara kuat di Semenanjung Korea, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan memang tak pernah mereda sejak mereka 'berdamai' pada 1953 lalu.

Namun kini, ketegangan tersebut semakin memuncak, apalagi sejak Korea Utara mulai sering menguji coba rudal balistik antar negara mereka dan sejak Korsel dan AS melakukan kegiatan latihan militer bersama.

Awal pekan ini, Pemimpin diktator Korut Kim Jon Un dengan blak-blakan mengatakan bahwa pihaknya telah menutup pintu unifikasi kepada Korea Selatan dan menyerukan perubahan konstitusi untuk mengidentifikasi Korea Selatan sebagai “negara musuh nomor satu”, mengakhiri komitmen rezim tersebut untuk menyatukan semenanjung Korea.

Dalam pidatonya di hadapan majelis tertinggi rakyat parlemen Korea Utara, Kim Jong Un mengatakan bahwa ia tidak lagi percaya bahwa unifikasi dapat dilakukan dan menuduh Korea Selatan berupaya mendorong perubahan rezim dan mendorong unifikasi secara sembunyi-sembunyi.

Tanda lain dari memburuknya hubungan dengan cepat antara kedua Korea, yang mengakhiri perang mereka pada tahun 1950-1953 dengan gencatan senjata tetapi bukan perjanjian damai, Kim berkata: “Kami tidak menginginkan perang, tetapi kami tidak memiliki niat untuk menghindarinya.”

Pekan lalu, Kim Jong Un juga mengatakan bahwa sudah waktunya untuk mendefinisikan Korea Selatan sebagai musuh utama negaranya. Dia juga menegaskan bahwa negaranya siap apabila perang melawan Korsel.

Kim Jong Un pun tak segan berkata akan memusnahkan Korsel dan AS. "Jika musuh memilih melakukan konfrontasi militer dan provokasi terhadap DPRK, tentara kita harus memberikan pukulan mematikan untuk memusnahkan mereka sepenuhnya dengan memobilisasi semua cara dan potensi terberat tanpa ragu-ragu,” kata Kim, menggunakan DPRk sebagai singkatan dari nama Korea Utara.

Irak & Suriah-Iran

Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran baru saja meluncurkan rudal balistik ke tempat yang mereka klaim sebagai “markas mata-mata” Mossad Israel di wilayah Kurdi Irak dan menyerang sasaran yang diduga terkait dengan ISIL (ISIS) di Suriah utara, dengan mengatakan bahwa mereka mempertahankan keamanan negara mereka dan melawan terorisme. 

Setidaknya, delapan ledakan terdengar di Erbil, ibu kota wilayah semi-otonom Kurdi Irak, pada Selasa pagi, menurut laporan Al Jazeera. 

“Rudal balistik digunakan untuk menghancurkan pusat spionase dan pertemuan kelompok teroris anti-Iran di wilayah tersebut,” kata IRGC, seraya menambahkan bahwa mereka menembakkan 11 rudal. 

“Markas besar ini telah menjadi pusat pengembangan operasi spionase dan perencanaan aksi teroris di wilayah tersebut dan Iran," ujar Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dalam sebuah pernyataan, melansir AP News. 

Setidaknya empat warga sipil tewas dan enam lainnya terluka dalam serangan itu, menurut sebuah pernyataan Selasa pagi oleh Dewan Keamanan wilayah Kurdistan. 

Mereka mengklaim bahwa target-target tersebut terlibat dalam dua pemboman baru-baru ini di kota Kerman pada peringatan terbunuhnya Komandan Pasukan Quds Qasem Soleimani yang menyebabkan banyak orang tewas dan terluka.

Pemerintah Irak mengutuk apa yang mereka sebut sebagai “agresi” Iran terhadap Erbil yang menyebabkan korban sipil di daerah pemukiman, dan menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan keamanan rakyatnya, menurut pernyataan dari Kementerian Luar Negeri. 

Pemerintah Irak menyatakan akan mempertimbangkan berbagai tindakan, termasuk mengajukan pengaduan ke Dewan Keamanan PBB. 

IRGC mengklaim bahwa mereka telah menyerang markas besar agen mata-mata Israel Mossad di Erbil. “Kami menjamin negara kami bahwa operasi ofensif Garda Revolusi akan terus berlanjut sampai titik darah terakhir para martir terbalaskan,” katanya. 

Masrour Barzani, perdana menteri wilayah Kurdi, mengutuk serangan di Erbil sebagai “kejahatan terhadap rakyat Kurdi."

Demokrasi dalam Arus Globalisasi: Negara Modern hingga Pemerintahan Kosmopolitan

The Economist menggambarkan situasi kegentingan demokrasi berlangsung secara sistemik di berbagai belahan dunia. Indonesia dikategorikan sebagai 'demokrasi yang cacat'.

VIVA.co.id

27 November 2024