Tegas! Kim Jong Un Tutup Kesempatan untuk Baikan sama Korea Selatan
- msnbc.com
VIVA Dunia – Pemimpin diktator Korea Utara, Kim Jong Un, menyerukan perubahan konstitusi untuk mengidentifikasi Korea Selatan sebagai “negara musuh nomor satu”, mengakhiri komitmen rezim tersebut untuk menyatukan semenanjung Korea.
Dalam pidatonya di hadapan majelis tertinggi rakyat parlemen Korea Utara, Kim Jong Un mengatakan bahwa ia tidak lagi percaya bahwa unifikasi dapat dilakukan dan menuduh Korea Selatan berupaya mendorong perubahan rezim dan mendorong unifikasi secara sembunyi-sembunyi.
Tanda lain dari memburuknya hubungan dengan cepat antara kedua Korea, yang mengakhiri perang mereka pada tahun 1950-1953 dengan gencatan senjata tetapi bukan perjanjian damai, Kim berkata: “Kami tidak menginginkan perang, tetapi kami tidak memiliki niat untuk menghindarinya.”
VIVA Militer: Kim Jong-un bersama perwira militer Korea Utara
- militarytimes.com
Kantor berita milik pemerintah KCNA mengatakan bahwa Korea Utara akan menutup tiga lembaga yang mengawasi unifikasi dan pariwisata antar-Korea: Komite Reunifikasi Damai, Biro Kerjasama Ekonomi Nasional dan Administrasi Pariwisata Internasional Mount Kumgang, menurut laporan CNA, Selasa, 16 Januari 2024.
“Dua negara yang paling bermusuhan, yang sedang berperang, kini berada dalam konfrontasi akut di semenanjung Korea,” sebuah keputusan yang diadopsi oleh majelis tersebut, menurut KCNA.
“Reunifikasi Korea tidak akan pernah bisa (lagi) dicapai dengan Republik Korea,” ujar pernyataan tersebut, dengan menyebut nama resmi Korea Selatan.
Komentar Kim langsung mendapat kecaman dari Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, yang menuduh Pyongyang “anti-nasional” dengan menyebut Korea Selatan sebagai negara yang bermusuhan.
Yoon juga mengecam peluncuran rudal dan latihan tembak Korea Utara baru-baru ini di dekat perbatasan laut kedua negara yang tegang, dan memperingatkan bahwa provokasi akan mengundang pembalasan dalam “skala yang berlipat ganda”.
Pidato Kim menandai penyimpangan dari kebijakan resmi selama beberapa dekade yang memandang rekonsiliasi dan unifikasi sebagai tujuan akhir, meskipun ketegangan di semenanjung sering meningkat.
Beberapa analis percaya bahwa dengan mengklasifikasikan Korea Selatan sebagai musuh terbesarnya, Korea Utara mungkin berupaya untuk membenarkan penggunaan senjata nuklir dalam perang di masa depan.
Kim mengatakan perang akan menghancurkan Korea Selatan dan menimbulkan kekalahan yang “tak terbayangkan” terhadap sekutu terbesarnya, Amerika Serikat, yang memiliki hampir 30.000 tentara yang ditempatkan di negara tersebut, menurut KCNA.
“Jika terjadi perang di Semenanjung Korea, saya pikir penting juga untuk merenungkan masalah pendudukan, penindasan, dan reklamasi sepenuhnya (oleh Korea Selatan) dan memasukkannya ke dalam wilayah Republik kita,” kata Kim.
Memburuknya hubungan lintas batas baru-baru ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengamat Korea.
Dalam sebuah laporan yang diterbitkan minggu lalu mengenai proyek 38 North yang berbasis di AS, mantan pejabat Departemen Luar Negeri Robert Carlin dan ilmuwan nuklir Siegfried Hecker mengatakan situasi di semenanjung Korea “lebih berbahaya daripada yang pernah terjadi sejak awal Juni 1950”, sesaat sebelum dimulainya perang Korea.
Kim Jong Un
- X
“Itu mungkin terdengar terlalu dramatis, tapi kami yakin, seperti kakeknya Kim Jong Un (Kim Il-sung) pada tahun 1950, Kim Jong-un telah membuat keputusan strategis untuk berperang. Kami tidak tahu kapan atau bagaimana Kim berencana melakukan aksinya, namun bahayanya sudah jauh melampaui peringatan rutin di Washington, Seoul, dan Tokyo mengenai ‘provokasi’ Pyongyang.”
Pada pertemuan Partai Pekerja yang berkuasa akhir tahun lalu, Kim Jong Un juga menggambarkan Korea Utara dan Selatan sebagai “dua negara yang saling bermusuhan”.
