Temui Marcos Jr, Jokowi Bahas Konflik LCS hingga Kerja Sama Bidang Pertahanan
- ANTARA/Mentari Dwi Gayati.
Manila – Pemimpin Filipina dan Indonesia membahas sengketa wilayah di Laut Cina Selatan (LCS) dan masalah regional lainnya pada Rabu, 10 Januari 2024, di Manila. Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengatakan dia melakukan diskusi yang bermanfaat mengenai peristiwa-peristiwa regional, yang menjadi kepentingan bersama seperti perkembangan di Laut Cina Selatan dengan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Marcos mengatakan kedua pihak juga membahas kerja sama dan inisiatif regional di bawah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
"Filipina dan Indonesia menegaskan desakan kami terhadap universalitas Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang menetapkan kerangka hukum yang mengatur semua aktivitas di lautan," kata Marcos, dikutip dari The Sundaily, Kamis, 11 Januari 2024.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menutup KTT ASEAN ke-43
- gallery.asean
Sehubungan dengan kunjungan resmi Jokowi ke Manila, kedua negara menandatangani perjanjian kerja sama energi dan juga sepakat untuk memperkuat hubungan di bidang pertahanan, keamanan dan perdagangan.
“Sebagai tetangga dekat dan sesama negara kepulauan, Filipina dan Indonesia sepakat untuk melanjutkan kerja sama di bidang politik dan keamanan,” ucap Marcos.
Presiden Jokowi menyambut baik penguatan kerja sama di bidang keamanan perbatasan, namun mengatakan masih ada masalah yang perlu diselesaikan.
Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan Presiden Filipina Marcos Jr
- Tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden
Menurut laporan Anadolu Ajansi, hal tersebut termasuk perlunya mempercepat Revisi Perjanjian Lintas Batas dan Perjanjian Patroli Perbatasan tahun 1975 serta pembahasan penyelesaian batas benua.
Selain itu, Jokowi juga meminta dukungan Marcos terhadap pembelian pesawat perang anti-kapal selam Filipina.
Menko Yusril Jelaskan Dasar Hukum Pemulangan Terpidana Mati Mary Jane ke Negara Asalnya
Terpidana mati, kasus penyelundupan narkotika, Mary Jane Veloso, rencananya akan dipulangkan ke negara asalnya, yakni Filipina. Apa dasar hukumnya? Menko Yusril jelaskan.
