Jelang Pemilu, Taiwan Sebut China Coba Ikut Campur Dalam Proses Demokrasi
- TETO Jakarta
Taipei – Pemerintah Taiwan menyebut China mencoba ikut campur dalam pemilu 2024, yang akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat di negaranya.
Mewakili pemerintah, Menteri Luar Negeri Taiwan, Joseph Wu mengatakan pihaknya memiliki bukti dan mendokumentasikan pengalamannya terhadap dugaan upaya China untuk ikut campur dalam pemilu minggu depan dan akan mempublikasikan analisisnya segera setelah pemungutan suara.
Pemerintah Taiwan telah membeberkan ada tekanan militer dan ekonomi dalam perjalanan pejabat lokal Taiwan yang disubsidi Beijing. Ini sebagai bukti dugaan campur tangan Beijing menjelang pemilihan presiden dan parlemen pada 13 Januari 2024.
Dilansir dari The Economic, Joseph Wu memastikan Taiwan mengambil langkah-langkah untuk melawan campur tangan Tiongkok, dan mendokumentasikan pengalamannya.
Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu saat konferensi pers di Taipe
- Taiwan Ministry of Foreign Affairs via AP
Joseph Wu memastikan analisis pemerintah Taiwan ini, akan dipublikasikan segera setelah pemilu dengan berkonsultasi dengan para ahli internasional.
Pemilihan presiden dan parlemen Taiwan berlangsung dengan latar belakang apa yang menurut pemerintah pulau itu merupakan upaya bersama China, yang mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya, untuk mempengaruhi perolehan suara agar para pemilih memilih kandidat yang mungkin disukai Beijing.
China menganggap pemilu ini sebagai pilihan antara perang dan perdamaian, dan mengatakan pemerintah Taiwan telah meningkatkan ancaman militer dari Baijing demi keuntungan pemilu.
“Jika Tiongkok berhasil menentukan hasil pemungutan suara di Taiwan, Tiongkok akan menerapkan taktik yang sama pada negara-negara demokrasi lainnya untuk mendukung tatanan internasional yang diinginkannya,” tulis Wu.
Orang nomor satu di Kementerian Luar Negeri Taiwan ini, mendesak komunitas internasional untuk lebih memperhatikan upaya China dalam melemahkan demokrasi Taiwan melalui kampanye pengaruh dan disinformasi, serta perang hibrida, termasuk serangan siber.
“Keinginan kami adalah untuk mengubah pengalaman Taiwan menjadi kontribusi positif terhadap tatanan internasional yang berdasarkan aturan, sehingga membantu perjuangan dunia bebas melawan kekuatan otoriter yang bertekad mengikis sistem demokrasi,” lanjut Wu.
Sebelumnya, Taiwan juga melaporkan sejumlah pesawat dan kapal perang China berada di sekitar kepulauan itu pada Desember lalu, bahkan ada yang melintasi garis tengah Selat Taiwan yang sensitif.
Pengerahan sejumlah pesawat itu terjadi ketika Beijing melanjutkan aktivitas militernya dengan tiga minggu tersisa sebelum pemilihan umum di Taiwan.
Saat ini, di Taiwan sedang berlangsung kampanye untuk pemilihan presiden dan parlemen yang dijadwalkan digelar pada 13 Januari 2024. Hubungan dengan China menjadi isu utama yang diperdebatkan.
Pemerintah Taiwan telah berulang kali menawarkan pembicaraan dengan China perihal penolakan klaim kedaulatan Beijing dan mengatakan hanya rakyat Taiwan yang dapat menentukan masa depan mereka.
Lai Ching-te dari Partai Progresif Demokratik (DPP) yang dikecam Beijing sebagai separatis, adalah kandidat utama untuk menjadi presiden Taiwan berikutnya.
Sementara Partai oposisi utama Taiwan, Kuomintang (KMT), secara tradisional mendukung hubungan dekat dengan Beijing dan berjanji untuk membuka kembali dialog dengan China jika mereka memenangkan pemilu.
Baik DPP maupun partai oposisi terbesar Taiwan, KMT, yang secara tradisional mendukung hubungan dekat dengan Tiongkok tetapi menyangkal pro-Beijing, mengatakan hanya 23 juta penduduk Taiwan yang dapat menentukan masa depan mereka.
