Pejabat Senior Hamas Bolehkan Tentara Internasional Bantu di Gaza, Dengan Satu Syarat
- AP News
VIVA – Seorang pemimpin senior Hamas mengatakan kelompok mereka akan menyambut baik pengerahan pasukan internasional pascaperang ke Jalur Gaza untuk membebaskan Palestina, namun menolak pasukan internasional sebagai alternatif dari “pendudukan Zionis.”
Dalam sebuah wawancara, Osama Hamdan berkata: “Jika pasukan internasional ingin membebaskan Palestina dan mengakhiri kependudukan, maka mereka dipersilakan," ujarnya memberi syarat, mengutip Anadolu Agency, Selasa, 2 Januari 2023.
Menanggapi pertanyaan tentang sikap kelompok perlawanan Palestina terhadap pasukan internasional pascaperang di Jalur Gaza, termasuk dari negara-negara Arab, ia mengatakan jika pasukan tersebut tidak akan menggantikan pasukan kependudukan. “Siapa bilang Palestina ingin menggantikan kependudukan Zionis dengan kependudukan lain?" ujarnya.
VIVA Militer: Brigade Izz ad-Din al-Qassam Hamas Palestina
- honestreporting.com
Seperti diketahui, Hamas sering menyebut pihak Israel sebagai occupier atau kependudukan, yang berarti anggota kelompok yang menguasai suatu negara dengan paksa.
“Kepemimpinan Palestina tidak eksklusif untuk siapapun dan tidak boleh eksklusif untuk siapapun,” kata Hamdan.
"Hamas tidak akan pernah memonopoli kepemimpinan Palestina. Sebaliknya, sejak didirikan pada tahun 1988, Hamas telah mengajukan banyak inisiatif, yang pertama pada tahun 1988, memastikan bahwa kepemimpinan Palestina dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan langsung di wilayah pendudukan Palestina dan di luar negeri,” katanya.
"Hal ini tetap menjadi posisi kami, dan dicapai melalui kesepakatan di antara semua faksi Palestina pada tahun 2017, yang mencakup penyelenggaraan pemilihan Dewan Nasional, Dewan Legislatif, dan Kepresidenan. Posisi ini ditegaskan kembali dalam kesepakatan lain pada tahun 2021, pada tanggal-tanggal tersebut ditetapkan untuk pemilihan ini," lanjutnya.
Hamdan menekankan bahwa “pemilu terhenti karena sikap keras kepala Israel,” mengacu pada penolakan Israel untuk mengadakan pemilihan legislatif dan presiden di kota Yerusalem yang diduduki.
Pada bulan Oktober 2017, Fatah dan Hamas menandatangani perjanjian rekonsiliasi di Kairo, yang menetapkan bahwa Pemerintah Persatuan Nasional akan mengawasi pemilihan legislatif dan presiden.
Perjanjian tersebut juga menguraikan pelaksanaan pemilihan Dewan Nasional Palestina di luar negeri. Namun, hal itu tidak dapat dilaksanakan karena adanya perbedaan pendapat antara kedua faksi.
Salah satu contoh, yang ditanyakan saat wawancara, adalah pasukan Hizbullah Lebanon yang membantu.
Mengenai hubungan dengan kelompok Hizbullah di Lebanon, dan perannya dalam perang, Hamdan menganggapnya sebagai “hubungan yang baik,” dan menambahkan: “Kami tidak akan menempatkan diri kami dalam posisi untuk mengevaluasi apa yang dilakukan Hizbullah," jawabnya.
VIVA Militer: Milisi Hizbullah Lebanon
- Thearabweekly.com
"Adalah baik bahwa Hizbullah mencoba mengulurkan tangan membantu dan melakukan perlawanan dari Lebanon selatan, menawarkan para martir sementara tempat tinggal, keluarga, dan pendukungnya menjadi sasaran penembakan setiap hari oleh pasukan kependudukan (Israel).”
Pemimpin Hamas itu menekankan bahwa kelompoknya tidak mendikte apa yang diminta dari siapa pun dan apa yang harus mereka lakukan. "Kami meminta semua orang untuk melakukan apa yang mereka bisa bantu dan apa yang mereka anggap perlu,” lanjutnya.
