Setelah Lebih dari Setahun Terhenti, Militer AS dan China Kembali Jalin Komunikasi
- ANTARA/Xinhua.
Ankara – Para pejabat senior militer AS dan China mengadakan pertemuan virtual, pada Kamis 21 Desember 2023, yang merupakan percakapan pertama dalam lebih dari setahun antara kedua pihak, yang kerap terlibat dalam serangkaian perselisihan itu.
Ketua Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Angkatan Udara, Charles Q. Brown, dan Jenderal Liu Zhenli dari Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) membahas sejumlah isu keamanan global dan regional, menurut laporan surat kabar China, Global Times.
Liu, yang merupakan Kepala Departemen Staf Gabungan Komisi Militer Pusat (CMC) --badan militer yang bertanggung jawab atas operasi tempur dan perencanaan China-- mengatakan bahwa "masalah Taiwan adalah murni urusan internal China, yang tidak mengizinkan campur tangan eksternal." AS harus menghormati kedaulatan teritorial dan hak-hak maritim China di Laut China Selatan, katanya.
VIVA Militer: Kepala Staf Angkatan Udara AS, Jenderal Charles Q. Brown
- Breaking Defense
“Jenderal Brown membahas pentingnya bekerja sama untuk mengelola persaingan secara bertanggung jawab, menghindari salah perhitungan, dan menjaga jalur komunikasi yang terbuka dan langsung,” demikian pernyataan kantor Kepala Staf Gabungan AS.
Brown menegaskan kembali pentingnya keterlibatan PLA dalam dialog substantif untuk mengurangi kemungkinan kesalahpahaman, lanjutnya.
China memutuskan komunikasi militer tingkat tinggi dengan AS setelah Ketua DPR AS saat itu, Nancy Pelosi melakukan perjalanan mendadak ke Taiwan.nNamun, pada November 2023, Presiden China Xi Jinping terbang ke Amerika Serikat dan mengadakan pertemuan puncak dengan timpalannya, Joe Biden, dalam upaya untuk meredakan ketegangan.
Pembicaraan kali ini adalah komunikasi militer tingkat tertinggi kedua negara dengan perekonomian terbesar di dunia itu. Washington dan Beijing kerap terlibat perselisihan dalam sengketa Laut China Selatan. (Ant/Antara)
Hubungan Makin 'Lengket' Trump Hanya Berlakukan Tarif Pajak 10 Persen untuk China
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, pada Selasa, 21 Januari 2025, mengatakan bahwa timnya sedang membahas penerapan tarif pajak sebesar 10 persen terhadap China.
