Tegas! Malaysia Tolak Tiap Kapal Berbendera Israel yang Ingin Berlabuh di Negaranya
- Dok Anwar Ibrahim
VIVA Dunia – Negara tetangga Indonesia, Malaysia, menganggap perang Israel-Hamas di Gaza dengan sangat serius.
Dengan itu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengumumkan bahwa tiap kapal berbendera Israel tidak akan diizinkan berlabuh di Malaysia dalam waktu dekat, ujarnya, melansir CNA pada Rabu, 20 Desember 2023.
"Pembatasan ini merupakan respons terhadap tindakan Israel yang mengabaikan prinsip dasar kemanusiaan dan melanggar hukum internasional melalui pembantaian dan kekejaman yang terus menerus terhadap warga Palestina,” kata PM Anwar yang juga menjabat Menteri Keuangan.
Warga AS memprotes kapal yang akan angkut senjata ke Israel
- Al Jazeera
Kapal apa pun yang menuju Israel juga akan dilarang memuat kargo di pelabuhan Malaysia, lanjutnya.
Dia mengatakan pemerintah Malaysia yakin bahwa keputusan tersebut tidak akan mempengaruhi aktivitas perdagangan Malaysia.
Selain itu, Anwar mengatakan pemerintah mereka memutuskan untuk memblokir perusahaan pelayaran yang berbasis di Israel, ZIM, untuk berlabuh di pelabuhan mana pun di negara tersebut dengan segera.
Sebagai catatan, Kabinet mulai mengizinkan kapal milik perusahaan ini berlabuh di Malaysia pada tahun 2002. “Pada tahun 2005, Kabinet saat itu memberikan izin bagi kapal-kapal tersebut untuk mendarat di Malaysia. Namun, pemerintah saat ini memutuskan untuk mencabut semua keputusan Kabinet sebelumnya,” tambahnya.
Malaysia adalah pendukung kuat perjuangan Palestina dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Anwar menolak tunduk pada tekanan Barat agar dia memutuskan hubungan dengan Hamas.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim
- Dok Anwar Ibrahim
Pada bulan Oktober, lebih dari 16.000 orang, termasuk PM Anwar, hadir dalam unjuk rasa saat Malaysia menunjukkan dukungannya kepada Palestina di tengah konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah.
Semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia juga mengadakan Pekan Solidaritas Palestina dari tanggal 29 Oktober hingga 3 November “untuk mendidik siswa tentang nilai-nilai kemanusiaan yang juga mencakup hak asasi manusia dan kasih sayang”, kata kementerian tersebut pada bulan Oktober.
