Amnesty International Indonesia Tanggapi Debat Capres Soal Masalah HAM: Apa Kebijakan Konkretnya?

Jakarta – Amnesty International Indonesia menanggapi debat perdana calon presiden (capres), yang salah satunya membahas hak asasi manusia (HAM).

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyinggung janji dari masing-masing capres terhadap penegakan HAM.

“Kita lihat semua kandidat capres berjanji menegakkan hak asasi manusia. Komitmen ini baik. Tapi bagaimana kebijakan konkretnya ke depan? Jangan sampai rakyat kecewa lagi, terutama mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM. Capres harus membuat kebijakan nyata," kata Usman dalam pernyataannya, Kamis, 14 Desember 2023.



Debat Capres-Cawapres Pertama

Photo :

• VIVA/M Ali Wafa

“Solusi dialog perlu dalam mengakhiri tren kekerasan, konflik, dan pelanggaran HAM di Papua. Itu aspirasi orang asli Papua. Sayang belum terdengar kebijakan pengungsi internal, pembebasan sandera pilot Selandia Baru, penguatan MRP, dan pengadilan HAM di Papua. Itu mendesak," sambung Usman.

Menurut Usman, masih ada pendekatan militeristik, retorika anti asing dan pendekatan ekonomi yang disampaikan Prabowo terkait Papua. Usman juga menyebut belum ada kebijakan yang kuat untuk mengatasi konflik di Papua.

“Para kandidat menyebut kekerasan, intimidasi aparat dan kasus-kasus pelanggaran HAM yang tak jelas. Tapi belum terdengar kebijakan yang kuat untuk akhiri siklus impunitas dan akuntabilitas aparat seperti melalui revisi UU Peradilan Militer. Dan penguatan Komnas HAM juga luput," katanya.

Menurut Usman, selama sepuluh tahun terakhir, Komnas HAM terlihat tanpa dukungan pemerintah dan DPR. Akibatnya, hasil-hasil penyelidikan mereka berujung tanpa penyelesaian yang benar dan adil.



Pembakaran sejumlah fasilitas umum di Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Senin, 13 September 2021 diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Photo :

• ANTARA

Kasus-kasus yang disebut seperti Kanjuruhan, KM50, hingga kematian Harun Al-Rasyid adalah contoh lemahnya Komnas HAM dan dukungan negara.

"Pelanggaran HAM akibat pembangunan pro-investasi dengan mengorbankan warga sipil, seperti terjadi di Rempang, Nagari Air Bangis, Rembang, Wadas, Halmahera hingga Flores juga luput. Padahal mereka dapat memaparkan bagaimana upaya memajukan kesejahteraan sosial melalui pembangunan tanpa mengorbankan hak asasi warga," ucapnya. 

Selain itu, penyelesaian 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu masih perlu kebijakan yang bukan hanya Presiden, tapi juga DPR.

“Bagaimana Anies mewujudkan janji mengatasi konflik di Papua dengan dialog dan menghapus kriminalisasi atas kritik? Lalu bagaimana Ganjar akan mengatasi kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu? Juga tidak kalah penting bagaimana Prabowo akan menempatkan HAM sebagai salah satu prioritas pemerintahannya?."

“Kandidat harus menindaklanjuti janji-janji dan komitmen mereka berupa preferensi kebijakan yang kuat untuk memperbaiki situasi dan penegakan HAM di Indonesia," ungkapnya.  



Debat Capres-Cawapres Pertama

Photo :

• VIVA/M Ali Wafa

Sebagai informasi, ketiga capres RI, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo menjalani debat perdana di halaman Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, pada Selasa malam, 12 Desember 2023 

Tema debat pertama adalah pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. 

Debat berikutnya akan berlangsung pada 22 Desember 2023, kemudian 7 Januari, dan 21 Januari 2024, serta debat terakhir pada tanggal 4 Februari 2024.

Halaman Selanjutnya

Menurut Usman, selama sepuluh tahun terakhir, Komnas HAM terlihat tanpa dukungan pemerintah dan DPR. Akibatnya, hasil-hasil penyelidikan mereka berujung tanpa penyelesaian yang benar dan adil.