DPR AS Sahkan Penyelidikan Pemakzulan Atas Presiden Joe Biden
- independent.co.uk
Washington – DPR Amerika Serikat (AS), pada Rabu, 13 Desember 2023, mengesahkan penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden.
Setiap anggota Partai Republik mendukung hal tersebut, meskipun masih ada kekhawatiran di antara beberapa anggota partai bahwa penyelidikan itu belum menghasilkan bukti pelanggaran yang dilakukan oleh presiden.
Hasil pemungutan suara mendukung 221 anggota terhadap 212 suara menolak proses pemakzulan yang dapat berujung pada hukuman tertinggi bagi seorang presiden. Hukuman itu digambarkan dalam konstitusi sebagai kejahatan tingkat tinggi dan pelanggaran ringan, yang dapat mengakibatkan presiden dicopot dari jabatannya jika terbukti bersalah dalam persidangan Senat.
Gedung DPR Amerika Serikat (AS), Capitol Hill.
- Pixabay.
Biden, dalam sebuah pernyataan yang jarang terjadi tentang upaya pemakzulan, mempertanyakan prioritas Partai Republik di DPR dalam melakukan penyelidikan terhadap dia dan keluarganya.
“Alih-alih melakukan apa pun untuk membantu membuat kehidupan warga Amerika lebih baik, mereka malah fokus menyerang saya dengan kebohongan,” kata presiden setelah pemungutan suara, melansir AP.
“Daripada melakukan pekerjaan mendesak yang perlu dilakukan, mereka memilih membuang-buang waktu untuk aksi politik tak berdasar yang bahkan diakui oleh Partai Republik di Kongres tidak didukung oleh fakta," tambahnya, dikutip dari AP, Kamis, 14 Desember 2023.
Mengizinkan penyelidikan selama berbulan-bulan, berarti memastikan bahwa penyelidikan pemakzulan akan berlanjut hingga tahun 2024, ketika Biden akan mencalonkan diri kembali dan berhadapan dengan mantan Presiden Donald Trump.
Trump sendiri telah mendorong sekutu Partai Republik di Kongres untuk bergerak cepat dalam memakzulkan Biden, yang merupakan bagian dari seruannya untuk melakukan balas dendam, dan pembalasan terhadap musuh-musuh politiknya.
Keputusan untuk mengadakan pemungutan suara terjadi ketika Ketua DPR AS, Mike Johnson, dan timnya menghadapi tekanan yang semakin besar untuk menunjukkan kemajuan dalam penyelidikan Biden, selama hampir setahun.
Penyelidikan itu berpusat pada urusan bisnis anggota keluarga Biden. Meskipun penyelidikan mereka menimbulkan pertanyaan etis, tidak ada bukti yang muncul bahwa Biden bertindak korup atau menerima suap dalam jabatannya saat ini, atau jabatan sebelumnya sebagai wakil presiden.
“Kami tidak menganggap enteng tanggung jawab ini dan tidak akan berprasangka buruk terhadap hasil penyelidikan,” kata Ketua Mike Johnson dan tim kepemimpinannya dalam pernyataan bersama setelah pemungutan suara.
“Tetapi catatan pembuktian tidak mungkin diabaikan.”
Demokrat bersatu menentang penyelidikan
Presiden AS, Joe Biden, bersama putranya Hunter Biden.
- New York Post
Anggota DPR dari Partai Demokrat bersatu menentang resolusi penyelidikan tersebut, dan menyebutnya sebagai lelucon yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berseberangan untuk membalas dua dakwaan terhadap Trump.
“Semua ini adalah aksi politik yang ekstrem. Ia tidak memiliki kredibilitas, tidak memiliki legitimasi, dan tidak memiliki integritas. Ini hanya tontonan,” kata Rep. Jim McGovern, D-Mass dalam debat terbuka.
Beberapa anggota DPR dari Partai Republik, terutama mereka yang berasal dari distrik-distrik yang terpecah secara politik, beberapa pekan terakhir ragu-ragu untuk melakukan pemungutan suara mengenai pemakzulan Biden. Mereka takut akan dampak politik yang signifikan.
Namun, para pemimpin Partai Republik telah menyatakan dalam beberapa pekan terakhir bahwa resolusi tersebut hanyalah sebuah langkah dalam proses, bukan keputusan untuk memakzulkan Biden.
Pesan itu tampaknya berhasil memenangkan hati orang-orang yang skeptis.
“Seperti yang telah kami katakan berkali-kali sebelumnya, memberikan suara yang mendukung penyelidikan pemakzulan tidak sama dengan pemakzulan,” kata anggota tim kepemimpinan Partai Republik, Rep. Tom Emmer, pada Selasa, 12 Desember 2023.
Emmer mengatakan Partai Republik akan terus mengikuti fakta ke mana pun mereka pergi, dan jika mereka menemukan bukti pengkhianatan, penyuapan atau kejahatan berat dan pelanggaran ringan lainnya, maka langkah selanjutnya menuju proses pemakzulan akan dipertimbangkan.
DPR Singgung 'Partai Cokelat' saat Rapat Bareng Menhan-Panglima TNI
Anggota DPR RI Fraksi Nasdem, Yoyok Riyo Sudibyo sempat menyinggung soal netralitas dan istilah 'Partai Cokelat' di Pilkada serentak 2024.
