Majelis Umum PBB Adopsi Rancangan Gencatan Senjata di Gaza, Meski AS-Israel Menolak
- VIVA/Yanri Subekti
Jenewa – Majelis Umum PBB, pada Selasa, 12 Desember 2023, resmi mengadopsi rancangan resolusi yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza. Resolusi tidak mengikat tersebut, yang diajukan oleh Mesir dengan dukungan hampir 100 negara, disahkan dengan 153 suara mendukung.
Rancangan gencatan senjata itu diputuskan ketika Majelis Umum yang beranggotakan 193 orang berkumpul untuk mengadakan sidang khusus darurat mengenai Palestina.
Sepuluh negara, termasuk Amerika Serikat (AS), Israel dan Austria, memberikan suara menentang resolusi tersebut, sementara 23 negara termasuk Inggris, Jerman, Italia dan Ukraina abstain dalam pemungutan suara.
VIVA Militer: Ledakan di kota Khan Younis, Gaza, usai serangan udara Israel
- palestinechronicle.com
Selain menuntut gencatan senjata, resolusi tersebut menyatakan keprihatinan besar atas situasi kemanusiaan yang buruk di Jalur Gaza dan penderitaan warga sipil Palestina. Pernyataan itu juga menekankan bahwa penduduk sipil Palestina, dan Israel harus dilindungi, sesuai dengan hukum humaniter internasional.
"Rancangan resolusi ini menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera, serta menjamin akses kemanusiaan," bunyi resolusi tersebut, dikutip dari Anadolu Ajansi, Rabu, 13 Desember 2023.
Resolusi sendiri mengacu pada tujuan dan prinsip Piagam PBB, serta resolusi mengenai masalah Palestina. Laporan tersebut juga mencatat surat dari Philippe Lazzarini, Komisaris Jenderal Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur, kepada presiden Majelis Umum, yang memusatkan perhatian pada situasi kemanusiaan yang memburuk.
Sementara itu, AS sebaliknya mengusulkan amandemen terhadap resolusi tersebut untuk mengutuk kelompok Palestina Hamas atas serangannya pada 7 Oktober 2023, terhadap Israel, sementara Austria mengusulkan klarifikasi para sandera ditahan oleh Hamas dan kelompok lain. Namun, Kedua usulan tersebut ditolak di Majelis Umum PBB.
Bantuan kemanusiaan memasuki Gaza melalui Kerem Shalom.
- The Times of Israel.
Penolakan terjadi setelah AS memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB pada 8 Desember 2023, yang menuntut gencatan senjata untuk menghentikan pertumpahan darah yang sedang berlangsung di Jalur Gaza.
Pada bulan Oktober, Majelis Umum juga menyetujui rancangan resolusi yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera, jangka panjang dan berkelanjutan yang mengarah pada penghentian permusuhan.
Tetapi, 121 negara mendukung dan 14 negara menentang, termasuk AS dan 44 negara abstain. Sebagai informasi, resolusi Majelis Umum PBB tidak mengikat secara hukum, namun memiliki bobot politik.
China: Veto AS atas Rancangan Resolusi DK PBB untuk Gaza Tunjukkan Standar Ganda
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan tindakan AS yang kembali mengajukan veto atas rancangan resolusi DK PBB atas Gaza kembali menunjukkan standar ganda AS.
