Netanyahu Sebar Anggaran Buat Partai Koalisi Demi Langgengkan Jabatan di Tengah Perang Berkecamuk
- NBC News
Tel Aviv – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikeras untuk menyalurkan dana di negara itu kepada komunitas Yahudi ultra-ortodoks, meskipun ada kesulitan ekonomi yang dihadapi Israel akibat perang Gaza.
Netanyahu bersikeras mengalokasikan apa yang disebut sebagai “dana koalisi” untuk sekolah-sekolah ultra-Ortodoks dan prioritas lain yang diminta oleh mitra koalisi pemukim agama sebagai bagian dari revisi anggaran tahun 2023.
Kabinet Israel juga menyetujui perubahan anggaran sebesar 30 miliar syikal atau setara dengan Rp1,2 kuadriliun untuk memprioritaskan upaya perang pada 27 November untuk sisa anggaran negara tahun 2023.
VIVA Militer: Benjamin Netanyahu (kiri) dan Letnan Jenderal Aviv Kochavi
- Middle East Eye
Namun, dirinya tetap akan mengirimkan jutaan syikal ke komunitas Yahudi ultra-ortodoks dan pemukiman Yahudi di Tepi Barat.
Lima menteri kabinet perang dari partai Persatuan Nasional, termasuk pemimpinnya Benny Gantz, memberikan suara menentang perubahan anggaran itu dan menuntut agar semua dana diskresi diarahkan untuk perang.
Menteri Perekonomian Nir Barkat dari Partai Likud yang berkuasa juga menyebut pemerintah sebagai anti-pertumbuhan ekonomi dan mengancam akan memberikan suara menentang mosi perubahan anggaran.
“Kita menghadapi tantangan ke depan, namun karena kita telah membangun perekonomian yang kuat di sini, kita dapat mengeluarkan anggaran untuk mengakomodasi semua kebutuhan perang,” kata Netanyahu, dikutip dari The Cradle, Kamis, 30 November 2023.
Pada Senin, 27 November 2023, Gubernur Bank Sentral Amir Yaron mengatakan bahwa pemerintah harus menyatakan komitmen mereka terhadap tanggung jawab moneter melalui keputusan penting untuk mengurangi pengeluaran yang kurang penting.
Sebelum revisi anggaran baru-baru ini, 300 ekonom dari Israel dan luar negeri juga mengirim surat kepada Netanyahu yang mendesaknya untuk segera sadar.
“Langkah mendasar dan perlu adalah menghentikan pendanaan apa pun yang tidak penting untuk perang, pertama dan terutama dana koalisi,” demikian bunyi surat kelompok ekonomi tersebut.
Mengarahkan pengeluaran untuk kelompok ultra-Ortodoks juga kontroversial selama masa perang, karena anggota komunitas tersebut biasanya tidak bertugas di militer.
"Netanyahu sangat bergantung pada faksi politik sayap kanan dan ultra-Zionis,” tulis Kit Klarenberg dari The Cradle.
“Netanyahu telah mengalokasikan pengeluaran sebesar 14 miliar shekel (US$3,6 miliar) untuk lima partai politik yang membentuk pemerintahan koalisinya, sebagian besar ditujukan untuk sekolah-sekolah agama dan pembangunan permukiman ilegal Yahudi di Tepi Barat yang diduduki,” tambahnya.
Kritikus juga menyatakan Netanyahu menggunakan dana diskresi untuk menghindari kehilangan posisinya sebagai perdana menteri.
“Warisan perdana menteri kini berada dalam bahaya karena negara pendudukan harus menghadapi dampak politik, ekonomi, dan keamanan yang beragam akibat perang Gaza," ucap koresponden The Cradle.
