Awalnya Akan Larang Rokok, Kini Pemerintah Selandia Baru Batalkan UU Tersebut, Kenapa?
- iStockphoto.
VIVA Dunia – Pemerintahan baru Selandia Baru mengatakan pihaknya berencana untuk membatalkan larangan merokok yang awalnya diterapkan negara tersebut untuk mendanai pemotongan pajak.
Undang-undang tersebut, yang diperkenalkan pada masa pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Jacinda Ardern, akan melarang penjualan rokok tahun depan bagi siapa pun yang lahir setelah tahun 2008.
Merokok adalah penyebab utama kematian yang dapat dicegah di Selandia Baru, dan kebijakan itu bertujuan untuk menghentikan generasi muda agar tidak melakukan kebiasaan buruk tersebut.
Perdana Menteri New Zealand, Jacinda Ardern
- Sky News
Pakar kesehatan pun terkejut dan mengecam keras pembatalan mendadak ini. “Kami terkejut dan muak, ini adalah langkah mundur yang luar biasa terhadap langkah-langkah kesehatan yang unggul dan terdepan di dunia,” kata Prof Richard Edwards, peneliti pengendalian tembakau dan pakar kesehatan masyarakat di Universitas Otago, melansir Yahoo News, Senin, 27 November 2023.
“Sebagian besar kelompok kesehatan di Selandia Baru terkejut dengan tindakan pemerintah dan menyerukan mereka untuk mundur,” lanjutnya.
Undang-undang yang disahkan tahun lalu telah diakui secara internasional dengan model penelitian yang mendukung reformasi utama.
Langkah-langkah yang diambil termasuk membatasi jumlah pengecer tembakau dan mengurangi kadar nikotin dalam rokok. Pemodelan menunjukkan bahwa undang-undang Bebas Rokok dapat menyelamatkan hingga 5.000 nyawa setiap tahunnya.
Undang-undang Selandia Baru diyakini telah menginspirasi pemerintah Inggris pada bulan September untuk mengumumkan larangan serupa bagi kaum muda. Seorang juru bicara mengatakan posisi Perdana Menteri Rishi Sunak tetap tidak berubah setelah kemunduran Selandia Baru.
Diketahui, pada tahun 2022, negara ini mengeluarkan undang-undang perintis yang memperkenalkan usia merokok yang terus meningkat untuk menghentikan mereka yang lahir setelah 2008 untuk dapat membeli rokok secara legal. Undang-undang ini dirancang untuk mencegah ribuan kematian terkait rokok dan menghemat miliaran dolar sistem kesehatan.
Undang-undang tersebut akan awalnya akan diterapkan mulai Juli 2024. Namun sebagai bagian dari perjanjian koalisinya dengan kelompok populis New Zealand First National setuju untuk mencabut amandemen tersebut, termasuk “menghapus persyaratan untuk de-nikotisasi, menghapus pengurangan gerai ritel dan larangan pembangkit listrik.”
Pembaruan fiskal pra-pemilu Departemen Keuangan menyatakan bahwa pengurangan jumlah toko yang dapat menjual produk tembakau, dan serangkaian pembatasan akan secara signifikan mengurangi pendapatan negara, kata pihak pemerintah Selandia Baru.
Ilustrasi berhenti merokok.
- Eat This
“Mengingat kembali sumber pendapatan tambahan dan bidang penghematan lainnya yang akan membantu kita mendanai pengurangan pajak, kita harus ingat bahwa perubahan undang-undang bebas rokok mempunyai dampak yang signifikan terhadap pembukuan Pemerintah, dengan sekitar $1 miliar di dalamnya.”
Pemerintah Selandia Baru mengatakan mitra koalisi mereka, Act dan New Zealand First, “ngotot” untuk membatalkan pembatasan tersebut.
Perdana Menteri Christopher Luxon mengatakan pembalikan ini akan mencegah munculnya pasar tembakau tersembunyi dan menghentikan toko-toko yang menjadi sasaran kejahatan. “Memusatkan distribusi rokok di satu toko di satu kota kecil akan menjadi daya tarik kejahatan yang besar,” kata Luxon kepada Radio New Zealand.
Luxon mengatakan pemerintahnya akan terus menurunkan tingkat merokok melalui pendidikan dan kebijakan merokok lainnya.
KPU Diskualifikasi Pencalonan Wahdi-Qomaru Zaman di Pilkada Kota Metro Lampung
KPU Kota Metro, Lampung, men-diskualifikasi pencalonan pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro Nomor Urut 2, Wahdi dan Qomaru Zaman.
