Turkistan Timur Keluarkan 12 Poin Lawan Genosida Tiongkok Terhadap Muslim Uighur

Beijing – Pemerintah Turkistan Timur di pengasingan, telah membuat deklarasi berisi 12 poin langkah strategi untuk mengatasi genosida China terhadap etnis minoritas Uighur, Kazakh, Kyrgyzstan, dan masyarakat Turki. Deklarasi tersebut diambil selama Sidang Umum ke-9 Turkistan Timur di Washington DC, Amerika Serikat (AS), pada 10-12 November 2023 lalu.

Sidang tersebut juga memiliki tujuan untuk memperkuat Pemerintahan Turkistan Timur di Pengasingan, dan memajukan jalan Turkistan Timur yang tak lain wilayah Xinjiang, menuju kemerdekaan.

Dikutp dari ANI NEWS, Pemerintah Turkistan Timur di Pengasingan bersama dengan Parlemen Turkistan Timur mengumumkan selesainya Sidang Umum ke-9 Turkistan Timur, bertepatan dengan peringatan 90 tahun Republik Turkistan Timur Pertama (1933-1934) dan peringatan 79 tahun Republik Turkistan Timur Kedua (1944-1949).

Sidang tahun ini mempertemukan 60 anggota Parlemen Turkistan Timur di Pengasingan yang baru terpilih, mewakili komunitas diaspora Turkistan Timur dari 13 negara. Sesi Pembukaan mencakup pidato utama oleh Perdana Menteri Salih Hudayar dan Presiden Ghulam Yaghma.

Lebih dari selusin pengamat asing dan pembicara, yang terdiri dari anggota parlemen asing, pejabat pemerintah, ahli strategi, peneliti, dan aktivis hak asasi manusia ikut serta dalam pertemuan tersebut.

Didirikan pada 2004, Pemerintahan Turkistan Timur dalam Pengasingan (ETGE) adalah badan parlemen yang berbasis di Washington, DC, mewakili wilayah Turkistan Timur yang diduduki.  

Kelompok ini memperjuangkan hak politik dan hak asasi manusia Uyghur, Kazakh, Kyrgyzstan, dan masyarakat Turki lainnya serta berupaya memulihkan kemerdekaan Turkistan Timur.

Parlemen Turkistan Timur di Pengasingan melakukan sidang tahun ini, dan berhasil mengumpulkan 60 anggota baru terpilih dari 13 komunitas diaspora di seluruh dunia.  

Pemilihan waktu sesi ini sangat penting, seperti yang terjadi pada malam pertemuan antara Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Tiongkok Xi Jinping di KTT APEC.  

Salah satu tujuan sesi ini adalah untuk menarik perhatian dunia terhadap genosida sistematis yang dilakukan Tiongkok terhadap warga Uighur dan masyarakat Turki lainnya, serta menggalang dukungan internasional untuk upaya kemerdekaan Turkistan Timur.

Bertepatan dengan KTT APEC, majelis tersebut menggarisbawahi kebutuhan mendesak bagi Presiden Biden untuk mengatasi Genosida terhadap Muslim Uighur di Xinjiang, selama pertemuannya dengan Xi Jinping.  

Perjuangan warga Uighur untuk memperoleh kemerdekaan dianggap sebagai solusi permanen untuk mengakhiri pendudukan dan kolonisasi Tiongkok terhadap etnis Muslim minoritas di Xinjiang.

Kebijakan Tiongkok juga telah mengakibatkan perubahan demografis yang signifikan, dengan etnis Han yang kini mencakup hampir 40 persen populasi Turkistan Timur. Selama dekade terakhir, Tiongkok memprioritaskan pencegahan kemerdekaan Turkistan Timur sebagai tujuan pertahanan nasional utama.

Menurut laporan media menunjukkan bahwa kriteria pemilihan penahanan bersifat luas dan sewenang-wenang. Hal ini mencakup tindakan seperti bepergian atau berkomunikasi dengan individu dari negara yang dianggap sensitif oleh Tiongkok, menghadiri kebaktian di masjid, melebihi batas kepemilikan tiga anak, dan bahkan mengirim pesan teks yang berisi ayat-ayat Al-Quran.

Kelompok hak asasi manusia menegaskan bahwa banyak warga Uighur menjadi sasaran semata-mata karena menjalankan keyakinan Muslim mereka, dan beberapa di antaranya dicap sebagai ekstremis hanya karena menganut keyakinan agama mereka.

Informasi mengenai kondisi di kamp-kamp ini masih langka, namun laporan dari mantan tahanan yang melarikan diri dari Tiongkok menggambarkan gambaran penderitaan yang sangat mengerikan.  

Pada tahun 2022, kantor hak asasi manusia PBB mengeluarkan laporan berdasarkan wawancara dengan puluhan individu, termasuk 26 mantan tahanan, yang mengungkapkan pola penyiksaan yang meluas dan bentuk-bentuk perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat lainnya yang dilakukan terhadap narapidana kamp antara tahun 2017 dan 2019.

Laporan PBB tersebut menguatkan temuan-temuan sebelumnya yang dibuat oleh jurnalis internasional, peneliti, dan organisasi hak asasi manusia.  

Berbagai pengungkapan telah mengungkap indoktrinasi sistematis terhadap para tahanan, yang dipaksa untuk bersumpah setia kepada Partai Komunis Tiongkok, meninggalkan Islam, memuji komunisme, dan belajar bahasa Mandarin.  

Beberapa mantan narapidana menggambarkan kondisi seperti penjara, di mana setiap gerakan dan perkataan mereka dipantau oleh kamera dan mikrofon. Yang lain menceritakan pengalaman penyiksaan dan larangan tidur selama interogasi.  

Perempuan juga telah berbagi kisah-kisah mengerikan tentang pelecehan seksual, termasuk pemerkosaan.

Dampak psikologis dari penahanan sangat parah, beberapa tahanan yang dibebaskan berpikir untuk bunuh diri atau menyaksikan orang lain bunuh diri. Kamp interniran juga menyebabkan gangguan keluarga yang meluas.

Anak-anak yang orang tuanya ditahan seringkali ditempatkan di panti asuhan milik negara.

Banyak orang tua Uighur yang tinggal di luar negeri dihadapkan pada pilihan yang sulit, seperti kembali ke rumah untuk bersama anak-anak mereka dan berisiko ditahan, atau tetap berada di luar negeri, terpisah dari orang yang mereka cintai dan tidak dapat mempertahankan kontak.

Kesimpulannya, Majelis Umum Turkistan Timur ke-9 di Washington, menandai momen bersejarah yang selaras dengan warisan Uighur selama 6.000 tahun.  

Di tengah penjajahan, genosida, dan pendudukan ilegal Tiongkok di Turkistan Timur, majelis mendesak menyerukan dukungan global terhadap penahanan massal, kerja paksa, dan pemusnahan budaya Uighur sendiri.

Ketua DPD RI Nilai Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Harus Mendukung Program Pemerintah Pusat

Ketua DPD Sultan B Najamuddin berharap pilkada serentak 2024 dapat menghasilkan kepala daerah yang mendukung dan mampu terjemahkan kebijakan dan program pemerintah pusat.

VIVA.co.id

28 November 2024