Posisi Terancam, Partai Likud Berencana Gulingkan PM Israel Netanyahu
- Abir Sultan/Pool Photo via AP
Yerusalem – Menteri-menteri Israel dan para anggota parlemen dari partai berkuasa, Likud, membahas rencana untuk menggulingkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menurut media Israel pada Selasa 14 November 2023.
Channel 3 News melaporkan bahwa rencana itu termasuk upaya merekrut 61 anggota parlemen untuk meloloskan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Netanyahu, dan untuk membentuk pemerintahan baru tanpa melalui pemilihan umum.
Saluran berita itu menambahkan bahwa para anggota parlemen dari partai Likud khawatir jika Netanyahu tetap memimpin partai dan kemudian menyebabkan kekalahan pada pemilu berikutnya. Mereka khawatir bahwa perkembangan seperti itu menyebabkan sebagian besar dari mereka tidak dapat menjadi bagian dari sistem politik Israel.
Israel Kembali Serang Gaza Palestina
- (AP Photo/Abed Khaled)
Selain itu setelah operasi darat militer di Gaza berakhir, para anggota parlemen itu akan melanjutkan rencana mereka untuk mengadakan sidang parlemen guna menggulingkan Netanyahu. Untuk meredakan ketakutan oposisi, tokoh Likud yang diusulkan untuk memimpin pemerintahan setelah Netanyahu dilaporkan tidak akan mencalonkan diri pada pemilu berikutnya.
Namun demikian, media itu mengatakan peluang keberhasilan rencana tersebut rendah karena hanya 10 anggota parlemen dari Likud yang menyetujui rencana itu. Menurut hukum Israel, harus ada sedikitnya 15 anggota Likud yang setuju agar rencana tersebut bisa dilanjutkan.
Pemerintahan Netanyahu dilantik pada 29 Desember 2022 setelah pemilu November menghasilkan suara mayoritas bagi blok sayap kanan yang dipimpinnya itu untuk membentuk pemerintahan baru.
Sejumlah jajak pendapat terbaru di Israel menunjukkan dukungan bagi Netanyahu dan Partai Likud menurun signifikan dan mendukung partai-partai oposisi. Penurunan itu terlihat pascaserangan mendadak yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel dan di tengah pembalasan Israel yang tiada henti dalam sebulan lebih sejak itu. (Ant/Antara)
Penyaluran Bansos Disetop Sementara Selama Pilkada 2024, Ini Respons Pemprov Jakarta
Penyaluran bansos merupakan titik rawan jika dilakukan pada saat Pilkada.
