Kemelut Pembangunan Bandara Pokhara Nepal, Dirjen Penerbangan Diduga Korupsi Hingga Triliunan
- Epardafas.com.
Nepal – The Commission for Investigation of Abuse of Authority (CIAA) Nepal, menduga telah terjadi penyimpangan keuangan dalam pembangunan Bandara Internasional Pokhara.
Otoritas CIAA yang menyita dokumen-dokumen terkait dugaan korupsi 29 Oktober lalu, menyatakan penyitaan ini sangat penting untuk menyelidiki masalah-masalah seperti penggandaan biaya pembangunan bandara dan manipulasi proses kontrak untuk konstruksi.
Langkah ini dilakukan CIAA setelah banyak pengaduan terhadap Direktur Jenderal Otoritas Penerbangan Sipil Nepal, Pradeep Adhikari, terkait dugaan korupsi pada biaya Bandara Pokhara, seperti mengizinkan pekerjaan konstruksi di bawah standar, dan berkolusi dengan perusahaan konstruksi.
Ilustrasi korupsi.
- Pixabay
Selain itu, beberapa rekening bank milik karyawan yang bekerja pada proyek tersebut juga telah dibekukan, meskipun belum ada informasi spesifik tentang informasi karyawan yang dimaksud.
Dilansir dari Epardafas.com, Selasa, 14 November 2023, sebuah sumber menyebutkan bahwa pembangunan Bandara Pokhara, menggunakan material berkualitas rendah dan menimbulkan kerugian negara yang cukup besar, karena terkendala proses tender dan faktor lainnya.
Perkiraan biaya awal Bandara Internasional Pokhara adalah NPR 12 miliar atau setara dengan Rp1,4 triliun, namun kemudian biaya itu meningkat. Saat itu, Pradeep Adhikari menjabat sebagai Chief Project Officer proyek bandara, dan saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Otoritas Penerbangan Sipil Nepal.
Sejumlah pihak menuduh Pradeep telah menaikkan biaya proyek secara signifikan dari NPR 12 miliar menjadi NPR 24 miliar atau Rp2,8 triliun. Biaya tersebut dibiayai oleh Bank Exim Tiongkok dengan NPR 22 miliar diberikan dengan tingkat bunga 2 persen dan NPR 2 miliar sebagai subsidi.
Chief Project Officer saat itu memberikan kontrak kepada perusahaan China CAMC Engineering Company untuk pembangunan Bandara Pokhara. Sumber menegaskan bahwa dia juga mengatur kontraktor Nepal Kshama Devi Construction untuk membentuk usaha patungan dengan CAMCE Engineering Company.
Perlu dicatat bahwa bandara Pokhara baru-baru ini diserahkan kepada pemerintah Nepal, setelah konstruksi dimulai pada 18 Juli 2016, menyusul kesepakatan antara pemerintah dan kontraktor milik negara Tiongkok, CAMCE. Untuk mendanai pembangunan bandara, pemerintah menandatangani perjanjian dengan Bank Exim Tiongkok pada tahun 2015, yang mendapatkan pinjaman sebesar 1,37 miliar yuan atau Rp2,7 triliun.
Fitur penting dari pinjaman ini adalah pembebasan tingkat bunga 25 persen sebesar 344 juta yuan, 46 juta yuan, dan 85 ribu yuan.
Ilustrasi pinjaman.
- Halomoney
Sisanya dikenakan tingkat bunga 2 persen, yang relatif tinggi dibandingkan dengan pinjaman dari lembaga donor internasional, yang biasanya memiliki tingkat bunga di bawah 1 persen. Pinjaman ini memiliki masa tenggang selama 7 tahun dan akan dilunasi dalam jangka waktu 20 tahun.
Kecelakaan pesawat
Kekhawatiran muncul ketika terungkap serah terima tersebut terjadi tanpa pemasangan peralatan krusial di bandara.
Instrument Landing System (ILS), komponen vital pendaratan pesawat, baru dipasang pasca serah terima. Saat itu, insiden malang jatuhnya pesawat Yeti Airlines terjadi di Pokhara sebelum ILS beroperasi.
Peralatan ILS diketahui baru dipasang pada 23 Februari. Namun, bandara tersebut sudah diresmikan oleh Perdana Menteri Pushpa Kamal Dahal Prachanda pada 1 Januari lalu.
Laporan sebelumnya dari Kantor Auditor Jenderal telah menyoroti permasalahan terkait kelalaian dalam pembangunan struktur fisik di bandara.
Pakar penerbangan menyebut masalah ini sebagai faktor penyebab kecelakaan tersebut. Lebih lanjut, Auditor Jenderal menyampaikan kekhawatirannya terhadap pembangunan landasan pacu. Auditor Jenderal juga telah merekomendasikan analisis menyeluruh terhadap dampak keputusan ini.
Laporan dari Auditor Jenderal juga menimbulkan kekhawatiran tentang kepatuhan kontrak selama konstruksi, kesalahan konstruksi landasan pacu, peningkatan biaya yang ditanggung negara, dan biaya tambahan yang dikaitkan dengan jasa konsultasi.
Sebagai informasi, pembangunan Bandara Internasional Pokhara dimulai pada Agustus 2016, melalui perjanjian dengan kontraktor milik negara Tiongkok, CAMCE, dengan total anggaran US$244 juta atau setara dengan Rp3,8 triliun, termasuk pajak pertambahan nilai. Pada akhir tahun sebelumnya, US$209 juta atau Rp3,2 triliun telah dicairkan ke perusahaan konstruksi.
