3 Negara Barat Mulai Balik Arah, Serukan Gencatan Senjata di Gaza
- euractiv.com
Palestina – Beberapa negara Barat mulai balik arah dan mengkritik sampai mengecam agresi Israel ke Palestina. Negara tersebut pada awalnya memihak Israel dan kini mulai melontarkan kritik sampai desakan kepada PM Benjamin Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata.
Sampai saat ini, setidaknya ada tiga negara Barat yang mulai menyerukan Israel untuk melindungi warga sipil Palestina di Gaza. Sikap tersebut diambil mengingat sudah lebih dari 11.000 ribu orang yang tewas di Jalur Gaza. Nah, berikut ulasan selengkapnya.
Menlu Amerika Serikat, Antony Blinken akhirnya mengkritik keras terhadap Israel yang melanjutkan gempuran ke Palestina. Ia menekankan bahwa banyak korban dari Palestina yang meninggal dunia akibat dari serangan tersebut. Ia juga menyerukan untuk melindungi warga sipil.
Saat awal perang Hamas-Israel, AS mendukung respons militer Israel dan Tel Aviv berhak mempertahankan diri. Washington juga setuju dengan Israel yang ogah gencatan senjata. Namun kini, karena tekanan dari dalam dan luar negeri, AS mulai melunak dan meminta Israel lakukan gencatan senjata.
2. Prancis
Presiden Emmanuel Macron juga sempat melontarkan kritikan terhadap serangan ke Gaza. Ia menyerukan supaya Israel berhenti menyerang Gaza dan membunuh warga sipil. Padahal, Macron awalnya tegas mengutuk tindakan militan Hamas ke Israel.
"De facto – saat ini, warga sipil dibom. Bayi-bayi ini, wanita-wanita ini, orang-orang tua ini dibom dan dibunuh. Jadi, tidak ada alasan untuk itu dan tidak ada legitimasi. Kami mendesak Israel untuk berhenti," ujar Macron, seperti dilansir The Guardian.
3. Spanyol
Spanyol melalui Menteri Sosial Lone Belarra juga makin lantang dalam menentang serangan Israel. Ia menyerukan supaya komunitas internasional segera menjatuhkan sanksi kepada Israel yang disebut sedang melakukan genosida terencana di Gaza tersebut.
"Negara Israel harus menghentikan genosida terencana ini terhadap warga Palestina. Tampaknya kemunafikan yang ditunjukkan oleh Komisi Eropa tidak dapat diterima" kata Belarra pada Rabu pekan ini seperti dikutip Al Jazeera.