Gejolak Bantuan Militer Rp 225 Triliun untuk Israel, Kongres AS Terbelah

Washington – DPR Amerika Serikat (AS) menyetujui paket bantuan militer senilai hampir US$14,5 miliar atau setara dengan Rp 225 triliun, pada Kamis, 2 November 2023, untuk Israel. 

Bantuan ini merupakan respons kuat AS terhadap perang dengan Hamas, sekaligus juga merupakan pendekatan partisan dari Ketua DPR yang baru Mike Johnson yang memberikan tantangan langsung kepada Partai Demokrat dan Presiden Joe Biden. 

Berbeda dengan norma yang berlaku, paket bantuan Johnson mengharuskan bantuan darurat diimbangi dengan pemotongan belanja pemerintah di tempat lain. 

Taktik ini membentuk kepemimpinan konservatif Partai Republik yang baru di DPR, dan mengubah pemungutan suara bipartisan menjadi pemungutan suara yang memecah belah Partai Demokrat dan Republik. 



Ketua DPR AS Mike Johnson

Photo :

• AP Photo/J. Scott Applewhite

Presiden AS Joe Biden mengatakan dia akan memveto RUU tersebut, yang disetujui dengan hasil 226 berbanding 196.

Johnson, perwakilan dari Louisiana, mengatakan paket Partai Republik akan memberikan Israel bantuan yang diperlukan untuk mempertahankan diri, membebaskan sandera yang ditahan oleh Hamas dan memberantas kelompok militan Palestina. 

"Kami juga berupaya untuk memastikan pengeluaran yang bertanggung jawab dan mengurangi jumlah dana yang diperlukan untuk melakukan hal tersebut dari pemerintah federal," kata Johnson, dikutip dari Channel News Asia, Jumat, 3 November 2023.

Dilain sisi, Partai Demokrat mengatakan pendekatan itu hanya akan menunda bantuan untuk Israel.



VIVA Militer: Presiden Amerika Serikat, Joe Biden

Photo :

• middleeastmonitor.com

Upaya legislatif pertama yang substansial di Kongres untuk mendukung Israel dalam perang tersebut masih jauh dari permintaan Biden untuk memberikan dana hampir US$106 miliar atau Rp1,6 kuadriliun, yang juga akan mendukung Ukraina melawan Rusia, serta upaya AS untuk melawan Tiongkok dan mengatasi keamanan di perbatasan dengan Meksiko. 

Ini juga merupakan ujian besar pertama bagi Johnson sebagai ketua DPR ketika mayoritas Partai Republik mencoba untuk kembali bekerja setelah sebulan penuh gejolak penggulingan anggota DPR Kevin McCarthy, sebagai ketua DPR. 

Johnson mengatakan bahwa ia akan memberikan bantuan untuk Ukraina dan keamanan perbatasan AS, dan lebih memilih untuk menanggapi permintaan Biden secara terpisah karena anggota parlemen dari Partai Republik semakin menentang pemberian bantuan kepada Kiev. 

Peringatan veto Gedung Putih mengatakan pendekatan Johnson gagal memenuhi urgensi saat ini, dan akan menjadi preseden berbahaya dengan mengharuskan dana darurat berasal dari pemotongan di tempat lain. 

Meski besaran bantuan untuk Israel di DPR serupa dengan yang diinginkan Biden, Gedung Putih mengatakan kegagalan rencana Partai Republik untuk memasukkan bantuan kemanusiaan ke Gaza adalah kesalahan besar, apalagi krisis semakin parah. 

Biden juga telah menyerukan penghentian perang untuk memungkinkan upaya bantuan.

Halaman Selanjutnya

Source : middleeastmonitor.com