Gelar Aksi Damai di Kedubes AS, Amnesty Internasional Indonesia Tuntut Hal Ini untuk Palestina
- Istimewa
Jakarta – Konflik antara Israel dan Hamas serta kelompok bersenjata lainnya dalam tiga pekan terakhir telah membuat warga sipil menjadi korban.
Menurut Amnesty Internasional Indonesia, masyarakat internasional, termasuk Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Uni Eropa sebagai sekutu-sekutu dekat Israel harus terlibat dalam menghentikan konflik, termasuk sesegera mungkin menyerukan gencatan senjata.
Amnesty Internasional Indonesia juga mendesak Israel mencabut blokade bantuan kemanusiaan dan sistem Apartheid yang selama ini menindas warga sipil di Wilayah Pendudukan Palestina (Occupied Palestinian Territory).
VIVA Militer: Penduduk Gaza, Palestina
- mirror.co.uk
Seruan itu disampaikan oleh Amnesty International Indonesia saat menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, pada Jumat siang, 27 Oktober 2023. Unjuk rasa ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat sipil seperti aktivis HAM, mahasiswa dan perwakilan sejumlah organisasi masyarakat sipil.
“Konflik bersenjata antara Israel dan kelompok Hamas telah menghasilkan bencana kemanusiaan bagi warga sipil. Selama tiga pekan terakhir kita telah menyaksikan dampak mengerikan dari eskalasi bencana ini," ujar Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, yang tampil memberikan orasi.
"Korban-korban warga sipil terus berjatuhan, baik yang meninggal, luka-luka, maupun yang kehilangan harta benda dan tempat tinggal," lanjut Usman.
Pelapor khusus PBB atas HAM di Korea Utara 2010-2016, Marzuki Darusman, mengatakan bahwa aksi damai ini penting untuk terus disuarakan masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, agar komunitas internasional tidak berpangku tangan atas kekerasan yang terjadi di wilayah pendudukan Palestina.
VIVA Militer: Tentara Israel
- 92newshd.tv
"Kita ingin AS dan negara-negara di seluruh dunia untuk segera mengambil langkah konkret untuk segera mengakhiri kekerasan ini. Apa yang terjadi sejak 7 Oktober merupakan puncak dari krisis HAM. Harus ada solusi yang konkret untuk mengakhiri krisis ini," ucap Marzuki.
Sebelumnya, Amnesty International juga telah mendokumentasikan bukti kejahatan perang yang dilakukan pasukan Israel dan Hamas serta kelompok bersenjata lainnya terhadap warga sipil.
"Pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, termasuk kejahatan perang, yang dilakukan oleh semua pihak dalam konflik ini terus berlanjut. Dalam menghadapi kehancuran dan penderitaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, kemanusiaan harus menang,” kata Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard, dalam pernyataan tertulis.
"Tindakan sesegera mungkin diperlukan untuk melindungi warga sipil dan mencegah penderitaan manusia yang semakin parah. Kami mendesak semua anggota komunitas internasional untuk bersama-sama menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera oleh semua pihak yang berkonflik," pungkas Callamard.
