Banyak Pelanggaran HAM di Beijing, PBB Didesak Depak China dari Keanggotaan Dewan HAM
- ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Afriadi Hikmal
Beijing – Sedikitnya 88 organisasi dan kelompok pemerhati hak asasi manusia (HAM) dunia, mengecam terpilihnya kembali China sebagai Anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Kecaman itu terjadu mengingat masih banyak pelanggaran berat HAM yang dilakukan Beijing di tanah Tiongkok.
Ke-88 organisasi tersebut, sebagian besar mewakili warga Tibet, muslim Uighur, Hong Kong dan kelompok minoritas lainnya, termasuk Human Rights Watch yang berbasis di New York.
Dilansir dari situs Kongres Uighur Dunia, mereka sepakat menyebut terpilihnya Tiongkok sama dengan melemahkan perlindungan hak asasi manusia secara universal di seluruh dunia.
Tindakan represif militer China terhadap etnis Muslim Uighur
- NPR
Presiden Kongres Uighur Dunia, Dolkun Isa, mengatakan terpilihnya Tiongkok, sebuah rezim otoriter yang terus melakukan genosida aktif terhadap masyarakat Uighur, tidak hanya melanggar prinsip-prinsip dasar PBB, tetapi juga melanggar Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB.
Senada dengan Kongres Uighur Dunia, Direktur Human Rights Watch Tiongkok, Sophie Richardson, memandang kehadiran Tiongkok di dewan tersebut juga akan mempengaruhi fungsinya sebagai pejuang HAM dunia.
Dilansir dari Radio Free Asia (RFA), Sophie Richardson mengaku telah melihat pemerintah China berusaha melemahkan hukum dan norma HAM internasional.
Merespons hal ini, Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies (CENTRIS), mengajak seluruh negara khususnya Indonesia untuk bersama-sama mendesak PBB agar menganulir sebagai mosi tidak percaya kepada China.
Peneliti senior CENTRIS, AB Solissa, menjelaskan bahwa China tidak layak menjadi Anggota Dewan HAM PBB seperti Indonesia dan 15 negara lainnya.
Hal itu dikarenakan Beijing benar-benar melakukan pelanggaran berat HAM di negaranya.
“Sudah menjadi rahasia umum jika pelanggaran berat HAM masih dirasakan oleh etnis minoritas seperti jutaan Muslim Uighur, masyarakat Tibet maupun warga Hongkong, Taiwan dan yang lainnya,” kata AB Solissa kepada wartawan, Selasa, 17 Agustus 2023.
Namun, sayangnya, lanjut AB Solissa, Beijing seringkali membantah adanya pelanggaran HAM di negaranya, meski banyak bukti berupa dokumen, foto dan video.
Human Rights Watch mengatakan dalam pernyataannya pada 5 Oktober 2023 lalu, bahwa Tiongkok bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk penganiayaan budaya dan agama, pemisahan keluarga, penangkapan, penahanan massal tanpa alasan kuat, pemerkosaan, penyiksaan, dan penghilangan paksa yang menargetkan warga Uighur di Xinjiang.
“Pada 2022 lalu, Amerika Serikat (AS) mengusulkan agar forum di PBB menggelar debat terkait pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur di China. Sayangnya China ga berani,” ujar AB Solissa.
Seruan AS tersebut muncul usai Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR), merilis laporan yang menyatakan China menghancurkan situs Islam di Xinjiang pada Agustus 2022.
Laporan setebal 48 halaman itu berjudul Penilaian HAM PBB tentang masalah hak asasi manusia di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang (XUAR), China.
VIVA Militer: Tindakan represif militer China terhadap etnis Muslim Uighur
- Amnesty International
Dalam laporan itu, China dianggap meningkatkan pembatasan ekspresi praktik agama bagi Umat Islam hingga menghancurkan masjid, tempat suci, dan kuburan.
Lebih lanjut, Komisi Tingi HAM PBB menuturkan sekitar 20.000 dari 35.000 masjid di seluruh China berada di Xinjiang. Namun, banyak dari tempat ibadah tersebut telah dihancurkan pihak berwenang.
“Lucunya, China tetap membantah tuduhan tersebut, di mana mereka mengklaim masjid dalam keadaan rusak dan tengah dibangun kembali untuk alasan keamanan. Pemerintahan Xi Jinping juga menyebut laporan badan HAM PBB itu bohong belaka,” jelas AB Solissa.
“Melihat fakta dan bukti-bukti pelanggaran HAM ini, kami rasa wajar jika banyak pihak yang meminta PBB mendepak China dari kursi Anggota Dewan HAM PBB,” pungkas AB Solissa.
