Mahkamah Agung India Resmi Tolak Legalkan Pernikahan Sesama Jenis
- vstory
New Delhi – Mahkamah Agung India secara resmi mengatakan mereka tidak dapat melegalkan pernikahan sesama jenis, Selasa 17 Oktober 2023.
Ketua Mahkamah Agung, DY Chandrachud mengatakan, keputusan tersebut "berada dalam domain parlemen dan badan legislatif negara bagian untuk menentukan undang-undang tentang pernikahan."
Chandrachud menambahkan bahwa India masih memiliki kewajiban untuk melindungi mereka yang melakukan hubungan sesama jenis dari diskriminasi.
Pasangan LGBTQ di India
- Istimewa
“Kemampuan kita untuk merasakan cinta dan kasih sayang satu sama lain membuat kita merasa manusiawi,” katanya di pengadilan, melansir DW, Selasa, 17 Oktober 2023.
“Pengadilan ini telah mengakui bahwa kesetaraan menuntut agar serikat pekerja queer dan orang-orang queer tidak akan didiskriminasi.” lanjutnya
Pengadilan juga menyatakan dukungannya terhadap adopsi oleh pasangan yang belum menikah, termasuk pasangan sesama jenis. Chandrachud menambahkan, tidak perlu dipertanyakan lagi bahwa hanya pasangan heteroseksual yang bisa memberikan stabilitas pada seorang anak.
Sidang pada hari Selasa ini dilakukan setelah pengadilan tinggi negara terpadat di dunia pada tahun 2018 memutuskan mendukung penghapusan undang-undang era kolonial yang secara efektif melarang hubungan seks sesama jenis.
Meskipun sebagian besar masyarakat India masih didominasi oleh nilai-nilai tradisional, hak-hak LGBTQ perlahan mulai diterima di India.
Taiwan dan Nepal saat ini adalah satu-satunya negara di Asia yang mengizinkan hubungan sesama jenis. India saat ini tidak mengakui pernikahan sesama jenis, yang berarti pasangan LGBTQ tidak memiliki akses terhadap beberapa manfaat hukum pernikahan seperti adopsi, asuransi, warisan, dan sebagainya.
Lima hakim Mahkamah Agung, yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung India Chandrachud mendengarkan argumen mengenai kasus ini selama beberapa hari pada bulan April dan Mei.
Legalisasi pernikahan sesama jenis akan membawa perubahan sosio-kultural yang signifikan, dan adaptasi terhadap undang-undang keluarga. Namun, pemerintahan Partai Bharatiya Janata (BJP) di India menentang langkah tersebut, dengan alasan bahwa parlemen harus memperdebatkan masalah tersebut sebelumnya.
Mereka yakin seruan tersebut mewakili “pandangan elitis perkotaan.” BJP juga sebelumnya mengatakan bahwa pernikahan semacam itu tidak “sebanding dengan konsep unit keluarga di India yang terdiri dari suami, istri, dan anak.”
Orang-orang dari komunitas LGBTQ di India mengatakan mereka terus menghadapi diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari, meskipun ada keputusan pada tahun 2018.
Mereka berpendapat bahwa dukungan hukum terhadap pernikahan sesama jenis akan menjaga hak konstitusional masyarakat.
Undang-Undang Perkawinan Khusus (SMA) adalah undang-undang yang awalnya disahkan untuk melegalkan perkawinan beda agama. Kini, pasangan LGBTQ berpendapat bahwa pernikahan mereka juga harus diakui berdasarkan SMA.
bendera LGBT
- vstory
Selain tidak mengakui pernikahan sesama jenis, undang-undang India juga tidak mengatur perkawinan sipil. Pasangan gay dan lesbian juga tidak diperbolehkan memiliki anak yang lahir dengan bantuan ibu pengganti asal India. Seorang LGBTQ dapat mengajukan permohonan adopsi ke Central Adoption Review Authority hanya sebagai orang tua tunggal.
Pasangan LGBTQ masih berpartisipasi dalam upacara komitmen, yang tidak mengikat secara hukum namun mengungkapkan komitmen seumur hidup pasangan satu sama lain. Pasangan sering kali memiliki tujuan pernikahan yang besar dan melaksanakan ritual pernikahan tradisional India.
