India Tengah Pertimbangkan untuk Mengesahkan Pernikahan Sesama Jenis

New Delhi – Sebentar lagi, Mahkamah Agung India diperkirakan akan mengeluarkan keputusan mengenai apakah akan memberikan pengakuan hukum terhadap pernikahan sesama jenis. 

Kasus bersejarah ini terjadi setelah pengadilan tinggi negara terpadat di dunia pada tahun 2018 memutuskan mendukung penghapusan undang-undang era kolonial yang secara efektif melarang hubungan seks sesama jenis, melansir DW, Selasa, 17 Oktober 2023. 

Taiwan dan Nepal saat ini adalah satu-satunya negara di Asia yang mengizinkan hubungan sesama jenis. Meskipun sebagian besar masyarakat India masih didominasi oleh nilai-nilai tradisional, hak-hak LGBTQ perlahan mulai diterima di India. Meskipun sebagian besar masyarakat India masih didominasi oleh nilai-nilai tradisional, hak-hak LGBTQ perlahan mulai diterima di India.

India saat ini tidak mengakui pernikahan sesama jenis, yang berarti pasangan LGBTQ tidak memiliki akses terhadap beberapa manfaat hukum pernikahan seperti adopsi, asuransi, warisan, dan sebagainya. 

Lima hakim Mahkamah Agung, dipimpin oleh Ketua Hakim India DY Chandrachud mendengarkan argumen mengenai kasus ini selama beberapa hari pada bulan April dan Mei. Jika pengadilan melegalkan pernikahan sesama jenis, hal ini dapat menyebabkan perubahan sosio-kultural yang signifikan, dan adaptasi terhadap undang-undang keluarga. 

Namun, pemerintahan Partai Bharatiya Janata (BJP) di India menentang langkah tersebut, dengan alasan bahwa parlemen harus memperdebatkan masalah tersebut sebelumnya. Mereka yakin seruan tersebut mewakili “pandangan elitis perkotaan.” 

BJP sebelumnya juga mengatakan bahwa pernikahan semacam itu tidak “sebanding dengan konsep unit keluarga di India yang terdiri dari suami, istri, dan anak."

Orang-orang dari komunitas LGBTQ di India mengatakan mereka terus menghadapi diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari, meskipun ada keputusan pada tahun 2018. Mereka berpendapat bahwa dukungan hukum terhadap pernikahan sesama jenis akan menjaga hak konstitusional masyarakat. 

Undang-Undang Perkawinan Khusus (SMA) adalah undang-undang yang awalnya disahkan untuk melegalkan perkawinan beda agama. Kini, pasangan LGBTQ berpendapat bahwa pernikahan mereka juga harus diakui berdasarkan SMA. 

Selain tidak mengakui pernikahan sesama jenis, undang-undang India juga tidak mengatur perkawinan sipil. Pasangan gay dan lesbian juga tidak diperbolehkan memiliki anak yang lahir dengan bantuan ibu pengganti asal India. 

Pasangan LGBTQ dapat mengajukan permohonan adopsi ke Central Adoption Review Authority hanya sebagai orang tua tunggal. 

Pasangan LGBTQ masih berpartisipasi dalam upacara komitmen, yang tidak mengikat secara hukum namun mengungkapkan komitmen seumur hidup pasangan satu sama lain. Pasangan sering kali memiliki tujuan pernikahan yang besar dan melaksanakan ritual pernikahan tradisional India.

Mantan Presiden Iran Marah UU Penggunaan Hijab Ditunda

Mantan Presiden Iran, Hassan Rouhani mengkritik penundaan undang-undang jilbab, dengan mengatakan bahwa undang-undang itu tidak sejalan dengan Konstitusi

VIVA.co.id

19 Desember 2024