Aliansi Mahasiswa Islam Kecam Tindakan Xi Jinping yang Ingin Ubah Isi Al-Quran
- The Guardian
Jakarta – Presiden China, Xi Jinping dan Partai Komunis China (PKC), berencana menulis ulang Al-Quran agar sesuai dengan nilai, azas dan keyakinan komunis, yakni konfusianisme.
Dilansir dari Daily News, Al-Quran edisi ‘made in China’ ini akan dibuat setelah diperiksa dan sesuai dengan keinginan Xi Jinping serta PKC, yang mana dalam kita suci tersebut tidak boleh berisi konten yang bertentangan dengan keyakinan komunis, dan harus sesuai dengan perkembangan jaman.
Sebenarnya, sejak 2016 lalu, Xi Jinping dan PKC sudah berencana memodifikasi Al-Quran dan telah didiskusikan pada 2019, di sebuah pertemuan yang diadakan oleh Komite Urusan Etnis dan Komite Nasional Agama di China.
Ilustrasi Al-quran.
- Pixabay.
Dalam pertemuan tersebut, hadir 16 orang yang disebut Beijing sebagai ahli agama, dan keinginan Xi Jinping untuk mengubah Al-Quran akan direalisasikan tahun ini. Menanggapi hal ini, Aliansi Mahasiswa Islam (AMI) mengecam tindakan XI Jinping dan PKC.
Mereka mendesak negara-negara Islam dunia, khususnya Indonesia, untuk segera melakukan upaya diplomasi global, agar Beijing segera membatalkan rencana mengubah Al-Quran. Peneliti sekaligus koordinator AMI, Andi Setya Negara menyebut apa yang dilakukan oleh Xi Jinping dan PKC adalah bentuk nyata pelecehan terhadap Islam.
“Pertama, kami sangat mengecam China dan ide hingga rencana Xi Jinping serta PKC mengubah Al-Quran. Ini adalah bentuk pengingkaran terhadap keberadaan agama Islam yang diakui dunia beserta alam semesta,” kata Andi Setya Negara kepada wartawan, Kamis, 12 Oktober 2023.
AMI juga mengecam pandangan Ketua Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok, Wang Yang, yang menekankan bahwa sistem keagamaan di negeri tirai bambu harus memiliki karakteristik China. Selama pertemuan tersebut, Wang juga mengklaim bahwa dengan menulis kembali kitab-kitab agama, Beijing dapat mencegah nilai ekstremisme dan ideologi yang bertentangan dengan konfusianisme.
"Kami melihat upaya manipulatif Beijing, yakni menyamakan ajaran moralitas di dalam Al-Quran, dengan nilai-nilai konfusanisme yang sejatinya filsafat ateis yang tidak mengakui keberadaan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,” ucap Andi Setya Negara.
Tujuan dari signifikansi ini adalah untuk memperkuat posisi Partai Komunis China di dalam negeri. Meski begitu, berita tentang Al-Quran versi China buatan Xi Jinping ini tentunya berpotensi untuk menimbulkan konflik antaragama yang lebih besar.
Tiongkok akan menulis ulang Al-Quran supaya nantinya kompatibel dengan nilai-nilai sosialis yang diterapkan oleh pemerintahan Xi Jinping. Beijing mengatakan semua buku agama klasik yang diterjemahkan harus dievaluasi ulang. Sehingga, semua kitab suci atau ajaran agama tidak boleh memuat konten apa pun yang bertentangan dengan sosialisme.
Pemerintah China juga mengklaim dengan mengevaluasi kembali buku-buku agama, mereka akan mencegah pemikiran ekstrem dan gagasan sesat. AMI menilai wajar jika banyak pihak yang menyebut China tengah mengobok-obok agama Islam, sehingga memancing kemarahan umat muslim di seluruh dunia.
Informasi tentang penulisan ulang kitab suci Al-Quran yang kala itu bersamaan dengan tindakan kontroversial China pada etnis minoritas muslim Uighur, membuat sejumlah negara mengecam langkah Beijing tersebut.
Al-Quran Berbahasa Jawa
- Fajar Sodiq | Solo
Sebelumnya, sejumlah laporan berupa dokumen mengenai doktrinisasi masyarakat Muslim di Xinjiang juga bocor. Laporan tersebut berisi bahwa para umat Islam dipaksa untuk mengonsumsi daging babi dan wajib berbicara dalam bahasa Mandarin.
“Sungguh biadab China, Muslim di sana khususnya yang berada di kamp konsentrasi wilayah Uighur, dipaksa makan babi tiap hari Jumat,” ucap Andi Setya Negara.
“Proyek yang direncanakan Xi Jinping dan PKC untuk merombak ayat suci dalam Al-Quran, merupakan upaya Beijing untuk membuat umat beragama di China beralih dari menyembah Allah SWT ke partai dan paham komunis,“ pungkas Andi.
China: Veto AS atas Rancangan Resolusi DK PBB untuk Gaza Tunjukkan Standar Ganda
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan tindakan AS yang kembali mengajukan veto atas rancangan resolusi DK PBB atas Gaza kembali menunjukkan standar ganda AS.
