Perangi Kekerasan Senjata, Biden Bangun Kantor Pencegahan dan Keamanan
- independent.co.uk
Washington – Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden sedang mendirikan kantor baru untuk pencegahan kekerasan bersenjata dan menerapkan undang-undang keselamatan. Biden juga akan bekerja sama dengan negara-negara bagian dalam masalah ini, menurut para pejabat, pada Kamis, 21 September 2023.
Kantor baru tersebut akan diawasi oleh Wakil Presiden Kamala Harris dan dijalankan dengan bantuan para pendukung keamanan senjata terkemuka.
“Saya akan terus mendesak Kongres untuk mengambil tindakan yang masuk akal yang didukung oleh mayoritas warga Amerika, seperti melakukan pemeriksaan latar belakang secara universal dan melarang senjata serbu, dan senjata berkapasitas tinggi,” kata Biden dalam sebuah pernyataan, dikutip dari The Sundaily, Jumat, 22 September 2023.
Sejumlah warga Amerika Serikat (AS) melakukan unjuk rasa menuntut perlindungan terhadap aksi-aksi kekerasan menggunakan senjata api.
- Xinhua.
“Tetapi dengan tidak adanya tindakan yang sangat diperlukan tersebut, Kantor Pencegahan Kekerasan Senjata bersama dengan seluruh pemerintahan saya akan terus melakukan apa pun yang dapat dilakukan untuk memerangi epidemi kekerasan senjata yang menghancurkan keluarga kami, komunitas kami, dan keluarga kami," ujarnya.
Partai Demokrat sebagian besar mendukung undang-undang senjata yang lebih ketat sebagai cara untuk mengurangi kematian akibat kekerasan bersenjata di sekolah dan di kota-kota di seluruh AS.
Partai Republik, dengan dukungan dari National Rifle Association, sebuah kelompok hak kepemilikan senjata, sebagian besar menentang undang-undang tersebut. Mereka beralasan bahwa hak untuk memiliki senjata tercantum dalam Amandemen Kedua Konstitusi AS.
Partai Republik dan Demokrat meloloskan paket langkah-langkah keamanan senjata sederhana tahun lalu, yang dikenal sebagai Undang-Undang Komunitas Bipartisan yang lebih aman, dan Biden juga telah mengambil tindakan eksekutif mengenai masalah ini.
Mendirikan kantor baru untuk pencegahan kekerasan bersenjata telah lama menjadi keinginan kelompok-kelompok advokasi anti-kekerasan, yang senang dengan rekam jejak Biden yang mendorong reformasi.
Menempatkan hal ini di bawah wewenang Harris juga memberikan ruang bagi wakil presiden tersebut, untuk memenangkan hati beberapa anggota Partai Demokrat dalam perannya sebagai orang nomor dua di AS.
Harris mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kantor tersebut akan berupaya untuk melibatkan, dan mendorong para pemimpin Kongres, pemimpin negara bagian dan lokal, serta para pendukung untuk bersatu guna membangun kemajuan yang telah dicapai.
Penasihat Gedung Putih Stefanie Feldman, sekretaris staf Biden, akan menjabat sebagai direktur kantor tersebut, dan pendukung keamanan senjata Greg Jackson dan Rob Wilcox akan bergabung dengan Gedung Putih sebagai deputi.
“(Biden) percaya bahwa sekarang adalah saatnya untuk mempercepat pekerjaan kita. Itulah sebabnya dia mendirikan kantor ini,” kata Feldman kepada wartawan.
Dia menambahkan kantornya akan mempercepat penerapan undang-undang reformasi senjata federal bipartisan yang ditandatangani Biden tahun lalu. Hal ini untuk menemukan tindakan tambahan yang dapat diambil pemerintah, mengoordinasikan dukungan untuk komunitas yang terkena dampak kekerasan senjata, dan memperluas kemitraan dengan negara bagian dan kota.
Kelompok keamanan senjata juga menyambut baik langkah tersebut. “Kami sangat senang bahwa pemerintahan Biden secara resmi membentuk Kantor Pencegahan Kekerasan Senjata,” kata Kris Brown, presiden Brady, sebuah kelompok advokasi.
“Sama seperti Fema dalam menanggapi badai dan gempa bumi, kami sangat membutuhkan sebuah badan federal yang berdedikasi untuk menanggapi krisis kesehatan masyarakat yang semakin meningkat ini,” pungkasnya.
Donald Trump Tegaskan AS Hanya Akui 2 Jenis Kelamin, Pria dan Wanita
Presiden AS terpilih, Donald Trump, mengumumkan rencananya untuk menetapkan kebijakan resmi pemerintah yang hanya mengakui dua jenis kelamin, yaitu pria dan wanita
