Hunter Biden yang Didakwa Dengan Kepemilikan Senjata Secara Ilegal Akan Mengaku Tidak Bersalah

Washington – Putra Presiden AS Joe Biden, Hunter Biden, akan mengaku tidak bersalah atas tiga tuntutan pidana terkait pembelian senjata yang ia lakukan pada tahun 2018.

Dalam suratnya kepada hakim, pengacara Hunter, Abbe Lowell membenarkan permohonan tersebut sambil meminta agar sidang awal di pengadilan diadakan dari jarak jauh.

Hunter, pada pekan lalu didakwa memiliki senjata ketika dia menjadi pengguna narkoba dan berbohong untuk membelinya.

Jika terbukti bersalah, dia bisa menghadapi hukuman hingga 25 tahun penjara.

Pria berusia 53 tahun itu akan mengesampingkan pembacaan dakwaan, yang hanya terdiri dari beberapa halaman dan dapat dengan mudah dibaca melalui konferensi video.

“Tuan Biden juga akan mengajukan pengakuan tidak bersalah, dan tidak ada alasan mengapa dia tidak bisa mengucapkan dua kata tersebut melalui konferensi video,” kata Lowell, dikutip dari BBC Internasional, Rabu, 20 September 2023.

Pengacara tersebut menambahkan bahwa meminta pemeriksaan melalui video bukan berarti putra presiden mencari perlakuan khusus.

Sebaliknya, katanya, hal ini akan meminimalkan beban pada sumber daya pemerintah dan gangguan terhadap gedung pengadilan dan wilayah pusat kota dari petugas Dinas Rahasia yang mendampingi Hunter.

Tim kuasa hukum Hunter pada pekan lalu awalnya meminta agar klien mereka diizinkan hadir secara jarak jauh. Namun, jaksa menentang permintaan tersebut.

Hakim Christopher Burke juga meminta agar permintaan tersebut dibuat secara tertulis pada hari Selasa, dan tanggapan dari jaksa akan diberikan pada hari Rabu.

Tuduhan terhadap Hunter berasal dari Oktober 2018, ketika dia berjuang melawan kecanduan kokain setelah saudaranya, Beau, meninggal karena kanker otak.

Dia dikatakan membeli pistol Colt Cobra secara tiba-tiba pada bulan Oktober 2018, kira-kira dua bulan setelah menyelesaikan tugas rehabilitasi lainnya.

Namun, Hunter juga diduga berbohong pada formulir permohonan senjata api federal bahwa dia tidak menggunakan obat-obatan terlarang pada saat itu, sehingga dia kini menghadapi dua dakwaan kejahatan, yang masing-masing dapat dihukum hingga 10 tahun.

Tuduhan ketiga lainnya berkaitan dengan kepemilikan senjata api saat menjadi pengguna narkoba dan ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun.

Senjata tersebut ditemukan di dalam kendaraan Hunter oleh mendiang istri saudara laki-lakinya, Hallie, yang membuangnya ke tempat sampah di belakang toko kelontong, karena takut Hunter akan menggunakannya untuk melukai dirinya sendiri.

Polisi Delaware dan agen Dinas Rahasia akan melanjutkan penyelidikan, setelah pistol yang hilang ditemukan oleh seorang pria yang mengobrak-abrik tempat sampah untuk mencari barang-barang yang dapat didaur ulang.

Pada bulan Juni, kesepakatan pembelaan yang dicapai antara jaksa dan tim hukum Hunter terhadap tuduhan senjata dan pajak, gagal setelah hakim lain mengajukan keberatan.

Berdasarkan ketentuan perjanjian itu, Hunter akan dipaksa untuk mengakui kepemilikan senjata api ilegal dan menyetujui perawatan dan pemantauan narkoba untuk menghindari tuduhan kejahatan dan kemungkinan hukuman penjara.

Dia juga akan mengaku bersalah atas dua tuduhan pelanggaran karena gagal membayar pajak tepat waktu pada tahun 2017 dan 2018.

Namun, para analis hukum mengatakan bahwa dasar tuduhan senjata terhadap Hunter mungkin akan mendapat tantangan konstitusional.

Hunter juga tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Dia memiliki senjata itu kurang dari dua minggu dan tidak pernah menggunakannya.

Meski tidak memegang jabatan di Gedung Putih atau dalam kampanye pemilihan kembali ayahnya, Hunter telah menjadi tokoh politik.

Komite Pengawas DPR pada pekan depan juga akan mengadakan sidang penyelidikan pemakzulan pertamanya terhadap presiden Joe Biden terkait urusan bisnis putranya.

Gedung Putih mengatakan penyelidikan yang dipimpin Partai Republik bermotif politik dan didasarkan pada klaim yang tidak berdasar.

Donald Trump Tegaskan AS Hanya Akui 2 Jenis Kelamin, Pria dan Wanita

Presiden AS terpilih, Donald Trump, mengumumkan rencananya untuk menetapkan kebijakan resmi pemerintah yang hanya mengakui dua jenis kelamin, yaitu pria dan wanita

VIVA.co.id

23 Desember 2024