Joe Biden Terancam Dimakzulkan Dari Jabatan Karena Dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan
- independent.co.uk
Washington – Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (AS), akan membuka penyelidikan resmi pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden. Hal itu diungkapkan oleh anggota paling senior dari Partai Republik.
Kevin McCarthy, mengungkapkan bahwa penyelidikan akan fokus pada tuduhan penyalahgunaan kekuasaan, penghalangan dan korupsi yang dilakukan Biden.
Partai Republik telah menyelidiki presiden tersebut sejak mereka mengambil kendali DPR pada bulan Januari. Namun pendapat tersebut tidak menemukan bukti nyata adanya pelanggaran yang dilakukan Biden.
Presiden AS Joe Biden menyatakan akan mengakhiri pandemi COVID-19 di AS.
- AP Photo/Susan Walsh
Laporan itu juga lebih menyoroti urusan bisnis yang dilakukan putra presiden, Hunter Biden, yang menurut Partai Republik patut dipertanyakan, dan pengetahuan Biden mengenai aktivitas putranya. Dalam pernyataan singkat di US Capitol, McCarthy mengatakan ada tuduhan serius dan kredibel yang melibatkan perilaku presiden tersebut.
“Secara keseluruhan, tuduhan-tuduhan ini memberikan gambaran budaya korupsi,” ujarnya, dikutip dari BBC Internasional, Rabu, 13 Septembee 2023.
Mendengar hal itu, Gedung Putih dengan cepat mengutuk keputusan McCarthy.
“Anggota Partai Republik di DPR telah menyelidiki Presiden selama sembilan bulan, dan mereka tidak menemukan bukti adanya kesalahan,” tulis juru bicara Gedung Putih, Ian Sams dalam sebuah postingan di media sosial.
“Ini adalah politik ekstrem dalam kondisi terburuknya.”
Hunter Biden saat ini sedang menjalani penyelidikan federal atas kemungkinan kejahatan perpajakan terkait dengan kepentingan bisnis luar negerinya.
McCarthy, seorang anggota parlemen California, juga menuduh bahwa keluarga Biden telah menerima perlakuan khusus dari pejabat pemerintahan, yang menyelidiki tuduhan pelanggaran. Namun, Gedung Putih membantah terlibat dalam kasus Hunter Biden, dan mengatakan bahwa Presiden tidak memiliki hubungan dengan operasi bisnis putranya.
Penyelidikan ini akan memberikan kewenangan hukum yang lebih besar kepada penyelidik Kongres untuk menyelidiki presiden, termasuk dengan mengeluarkan panggilan pengadilan untuk mendapatkan dokumen dan kesaksian yang dapat lebih mudah ditegakkan di pengadilan.
Sebagai informasi, Konstitusi AS menyatakan bahwa seorang presiden dapat dimakzulkan karena pengkhianatan, penyuapan, atau kejahatan tingkat tinggi atau pelanggaran ringan lainnya, yang prosesnya dapat berakhir dengan pemecatan dari jabatannya.
Namun, upaya apa pun untuk menggulingkan Presiden Biden kemungkinan besar tidak akan berhasil.
Dewan Perwakilan Rakyat, dimana Partai Republik memegang mayoritas tipis 222-212, perlu memberikan suara mendukung. Kemudian perlu dilanjutkan ke sidang Senat dan pemungutan suara.
Partai Demokrat memiliki mayoritas di Senat, dan hampir pasti akan membatalkan proses persidangan jika sampai sejauh itu.
