Jadi Presidensi G20, Brasil Janji Tak Akan Tangkap Vladimir Putin Jika Datang
- Al Jazeera
VIVA Dunia – Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva mengatakan bahwa pemimpin Rusia Vladimir Putin tidak akan ditangkap di Brasil jika dia menghadiri pertemuan G20 di Rio de Janeiro tahun depan atau 2024.
Lula, berbicara di sela-sela pertemuan G20 di Delhi pada hari Sabtu, mengatakan Putin akan diundang ke acara itu tahun depan. Dia menambahkan bahwa dia sendiri berencana menghadiri pertemuan blok negara-negara berkembang BRICS yang dijadwalkan di Rusia sebelum pertemuan di Rio.
“Saya yakin Putin bisa pergi dengan mudah ke Brasil,” kata Lula. “Apa yang bisa saya katakan kepada Anda adalah jika saya presiden Brasil, dan dia datang ke Brazil, tidak mungkin dia akan ditangkap,” pasti Lula, melansir Al Jazeera, Senin, 11 September 2023.
Presiden Joko Widodo di KTT G20 India
- Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Pernyataan tersebut muncul setelah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin pada bulan Maret lalu, menuduhnya melakukan kejahatan perang dengan mendeportasi ratusan anak secara ilegal dari Ukraina.
Rusia membantah pasukannya terlibat dalam kejahatan perang atau mengambil paksa anak-anak Ukraina.
Putin telah berulang kali melewatkan pertemuan internasional dan tidak hadir pada pertemuan G20 di Delhi, sehingga mengirim Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov.
Brasil adalah negara penandatangan Statuta Roma yang menjadi cikal bakal berdirinya ICC.
Pada pekan lalu, negara-negara G20 mengadopsi deklarasi konsensus yang tidak mengutuk Rusia atas perang di Ukraina, namun menyerukan semua negara untuk tidak menggunakan kekerasan untuk merebut wilayah.
Konsensus ini mengejutkan karena G20 terpecah belah mengenai perang di Ukraina, dimana negara-negara Barat sebelumnya mendorong kecaman keras terhadap Rusia dalam Deklarasi Pemimpin, sementara negara-negara Barat lainnya menuntut fokus pada isu-isu ekonomi yang lebih luas.
“Kami menyerukan kepada semua negara untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum internasional termasuk integritas dan kedaulatan wilayah, hukum kemanusiaan internasional, dan sistem multilateral yang menjaga perdamaian dan stabilitas,” kata deklarasi tersebut.
“Kami menyambut baik semua inisiatif yang relevan dan konstruktif yang mendukung perdamaian komprehensif, adil, dan tahan lama di Ukraina. Penggunaan atau ancaman penggunaan senjata nuklir tidak dapat diterima,” tambah pernyataan itu.
