Kontroversi Penggantian Nama Negara India Menjadi Bharat saat KTT G20
- Pune Pulse
VIVA Dunia – Kontroversi kini tengah menyelimuti negara India setelah pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi menyebut negara itu sebagai Bharat dalam undangan resmi, membuat banyak orang bertanya-tanya apakah nama negara tersebut akan secara resmi diubah.
Dalam undangan makan malam yang dikirimkan pada hari Selasa kepada para tamu yang menghadiri KTT Kelompok 20 (G20) minggu ini, Droupadi Murmu disebut sebagai “Presiden Bharat” dan bukan “Presiden India” seperti biasanya.
Pada hari yang sama, sebuah tweet dari juru bicara senior Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa mengatakan Modi menghadiri pertemuan puncak Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) atau KTT Asean 2023 di Jakarta, Indonesia sebagai “perdana menteri Bharat”, melansir Al Jazeera, Kamis, 7 September 2023,
Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan PM India Narendra Modi
- Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Dalam konstitusinya, negara dengan populasi terbesar di dunia itu dikenal sebagai India dan Bharat. Hindustan (yang artinya “tanah umat Hindu” dalam bahasa Urdu) adalah kata lain untuk negara tersebut. Ketiga nama tersebut digunakan secara bergantian secara resmi dan oleh masyarakat.
Namun, di seluruh dunia, India adalah nama yang paling umum digunakan.
Sejak undangan G20 disampaikan, para kritikus pemerintah menuduh pemerintah Modi dan partai nasionalis Hindu BJP berencana mengubah nama negara itu menjadi Bharat saja.
Nama tersebut merupakan istilah Sansekerta yang ditemukan dalam kitab suci yang ditulis sekitar 2.000 tahun yang lalu. Istilah ini mengacu pada wilayah yang ambigu, Bharatavarsa, yang membentang melampaui perbatasan India saat ini dan mungkin telah meluas hingga mencakup wilayah yang sekarang disebut Indonesia.
BJP telah mengganti nama kota dan tempat yang terkait dengan masa Mughal dan kolonial. Tahun lalu, misalnya, Taman Mughal di istana presiden di New Delhi berganti nama menjadi Amrit Udyan.
Kritikus mengatakan nama-nama baru ini merupakan upaya untuk menghapus Mughal, yang beragama Islam dan memerintah benua itu selama hampir 300 tahun, dari sejarah India.
Bagi Roop Rekha Verma, profesor filsafat dan mantan wakil rektor Universitas Lucknow di negara bagian utara Uttar Pradesh, kontroversi ini berakar pada intoleransi yang ditunjukkan oleh pemerintahan Modi.
“Kami telah melihat terus menerus terjadi pengabaian terhadap konstitusi dan undang-undang. Jika Mahkamah Agung memberikan perintah dan pemerintah tidak menyukainya, maka perintah tersebut akan diubah,” kata Verma kepada Anadolu Agency Turki.
“Saya tidak bisa mengatakan apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi saya pikir karena aliansi yang telah dibentuk oleh pihak oposisi, mereka kini berencana untuk menghapus nama India juga.”
Pihak oposisi telah memperingatkan BJP agar tidak menghapus nama India.
“Meskipun tidak ada keberatan konstitusional untuk menyebut India 'Bharat', yang merupakan salah satu dari dua nama resmi negara tersebut, saya berharap pemerintah tidak akan sebodoh itu untuk sepenuhnya membuang 'India', yang memiliki nilai merek yang tak terhitung banyaknya. berabad-abad,” ujar Shashi Tharoor, anggota parlemen dari partai Kongres Nasional India, memposting di X.
“Kita harus terus menggunakan kedua kata tersebut daripada melepaskan klaim kita atas sebuah nama yang berbau sejarah, sebuah nama yang diakui di seluruh dunia,” tambahnya.
Kongres memimpin aliansi oposisi baru yang baru-baru ini dibentuk dengan tujuan menggulingkan Modi pada pemilu 2024. Aliansi Inklusif Pembangunan Nasional India, atau INDIA, yang beranggotakan 26 partai, telah menjadikan potensi perubahan nama sebagai sebuah isu.
