Pengadilan Hong Kong Desak Pemerintah Akui Hak LGBTQ
- Pixabay
Hong Kong – Pengadilan tinggi Hong Kong, telah memerintahkan pemerintah kota untuk membuat kerangka kerja baru yang secara hukum mengakui hak-hak pasangan sesama jenis.
Hal ini merupakan kemenangan parsial bagi aktivis LGBTQ yang tidak memenuhi tuntutan mereka untuk pernikahan sesama jenis.
Lima hakim dari Pengadilan Banding Akhir Hong Kong mengeluarkan keputusan mereka pada hari Selasa, 5 September 2023, setelah bertahun-tahun perselisihan hukum yang menantang penolakan pemerintah untuk membiarkan kaum gay menikah atau membentuk kemitraan serikat sipil.
Komunitas LGBTQ di Turki
- The Independent
Hong Kong tidak mengizinkan pernikahan atau persatuan sesama jenis, meskipun homoseksualitas telah didekriminalisasi di kota tersebut sejak tahun 1991.
Para aktivis berharap pengadilan akan menyatakan bahwa penolakan pernikahan sesama jenis melanggar perlindungan persamaan hak dalam konstitusi kota tersebut.
Hakim memutuskan bahwa kebebasan menikah dijamin berdasarkan konstitusi, namun hal itu mengacu pada pernikahan heteroseksual.
Sebaliknya, hakim memutuskan dalam putusan mayoritas bahwa ada kebutuhan akan kerangka alternatif yang memberikan pengakuan hukum kepada pasangan sesama jenis untuk memberi mereka rasa legitimasi, menghilangkan perasaan bahwa mereka termasuk dalam kelas inferior, yang hubungannya tidak layak untuk diakui.
"Pemerintah memiliki waktu dua tahun untuk mematuhi keputusan tersebut," kata pengadilan, dikutip dari CNN Internasional, Rabu, 6 September 2023.
Seorang juru bicara pemerintah Hong Kong mengatakan tidak pantas untuk memberikan komentar apa pun pada saat ini sampai pengadilan selesai menerima masukan dari para pihak mengenai langkah apa yang harus diambil selanjutnya.
Para aktivis di Hong Kong telah menggunakan pengadilan sebagai jalan utama mereka untuk mendorong perubahan selama satu dekade terakhir.
Mereka menganggap pemerintah dan badan legislatif dianggap lamban dalam mengejar ketertinggalan dari yurisdiksi lain yang lebih liberal.
Sementara itu, hakim-hakim di Hong Kong sering kali berpihak pada mereka, yang sebelumnya memutuskan melawan pengacara pemerintah dan menyatakan bahwa konstitusi di kota tersebut memberikan perlindungan dan kesetaraan tertentu kepada pasangan sesama jenis yang selama ini tidak mereka dapatkan.
Beberapa gugatan pengadilan yang berhasil telah menyebabkan pernikahan sesama jenis dilakukan di luar negeri diakui dalam beberapa bidang, seperti deklarasi pajak, permohonan visa pasangan, dan hak orang tua, meskipun cakupannya masih terbatas.
