Filipina akan Dorong 'Tatanan Berbasis Aturan' di Laut China Selatan dalam KTT ASEAN
- Global Times
Manila – Filipina, Senin 4 September 2023, mengatakan pihaknya akan mengadvokasi "tatanan internasional berbasis aturan" di Laut China Selatan yang disengketakan pada pertemuan puncak tahunan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
"Partisipasi saya akan menyoroti advokasi kami dalam mendorong tatanan internasional berbasis aturan, termasuk di Laut China Selatan, memperkuat ketahanan pangan, menyerukan keadilan iklim," kata Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr. di Manila sebelum berangkat ke Jakarta untuk menghadiri KTT ke-43 ASEAN.
Indonesia, yang saat ini menjadi ketua blok regional yang beranggotakan 10 negara, akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak pada Senin untuk mendiskusikan perkembangan dan memperkuat kerja sama antara blok dan mitra-mitranya. Perdamaian regional dan kekerasan politik di Myanmar yang dikuasai junta tetap menjadi agenda utama.
Ferdinand Marcos Jr.
- AP Photo/Aaron Favila
Marcos mengatakan bahwa dia akan "menggunakan kesempatan ini untuk memajukan prioritas Filipina di ASEAN dan bekerja sama dengan negara anggota ASEAN lainnya tidak hanya dalam mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi di kawasan ini, tetapi juga dalam mengejar peluang bagi ASEAN sebagai 'epicentrum of growth' (pusat pertumbuhan)."
Beberapa negara anggota ASEAN mempunyai sengketa maritim dengan China di Laut China Selatan yang kaya akan mineral. Saat Marcos berangkat ke Jakarta, Filipina dan Amerika Serikat melakukan pelayaran maritim bilateral di perairan Filipina yang berlokasi di barat Palawan.
Di Jakarta, KTT ASEAN dimulai dengan pertemuan menteri luar negeri negara anggota ASEAN. Zambry Abd Kadir, Menteri Luar Negeri Malaysia, mengatakan bahwa persatuan dan keharmonisan di antara negara-negara anggota "sangat penting, terutama ketika ASEAN menegaskan dirinya sebagai pendorong kawasan yang damai dan stabil."
Namun, dia menyatakan "kekecewaan besar" atas perpanjangan keadaan darurat di Myanmar. Menggarisbawahi "krisis politik berkepanjangan" di Myanmar, Zambry juga menyatakan keprihatinannya tentang memburuknya situasi ekonomi, berlanjut kekerasan yang meluas, dan terbatasnya akses kemanusiaan di negara tersebut. (Ant/Antara)
Respons Jokowi soal Putusan MK Hapus Presidential Threshold
Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold)
