Kudeta Militer, Ali Bongo Penguasa Gabon Selama 55 Tahun Digulingkan
- Tangkapan Layar
Gabon – Jenderal yang memimpin penggulingan dinasti Ali Bongo Odimba, yang telah berkuasa selama 55 tahun di pemerintahan Gabon akan dilantik, pada pekan depan, sebagai presiden transisi negara Afrika barat. Hal itu diumumkan oleh militer di negara itu.
"Militer akan menghormati semua komitmen di dalam dan luar negeri, serta melakukan fase dalam lembaga transisi," kata Kolonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbia, juru bicara rezim baru di televisi pemerintah, dikutip dari New Straits Times, Jumat, 1 September 2023.
Pengambilan sumpah Jenderal Brice Oligui Nguema akan dilakukan di mahkamah konstitusi.
VIVA Militer: Kudeta Militer Guinea di ibukota Conakry
- Market Research Telecast
Hal ini merupakan indikasi mengenai bagaimana Komite Transisi dan Restorasi Institusi (CTRI) yang baru akan beroperasi setelah kudeta, pada hari Rabu, 30 Agustus 2023.
Presiden Ali Bongo, yang berkuasa selama lebih dari empat dekade, digulingkan beberapa saat setelah dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilu akhir pekan yang penuh sengketa.
Di tengah suasana kegembiraan di negara kaya minyak itu, para pemimpin kudeta menunjuk kepala pasukan elit Garda Republik, Jenderal Brice Oligui Nguema, sebagai presiden transisi Gabon.
Mereka juga memulihkan akses internet dan siaran tiga media berpengaruh Prancis yang telah diputus oleh pemerintahan Bongo pada Sabtu malam.
Namun, mereka memberlakukan jam malam pukul 18.00 hingga 06.00 untuk menjaga ketenangan dan ketentraman, serta perbatasan Gabon tetap ditutup.
“Peralihan harus terjadi dengan cepat,” kata Jasmine Assala Biyogo, pemilik bar kecil di pusat kota Libreville.
Hanya ada sedikit tanda-tanda gejolak politik di jalan-jalan ibu kota. Antrian panjang terbentuk di toko roti dan kendaraan lapis baja memblokir akses jalan menuju kediaman Bongo, di mana terlihat Garda Republik bersenjata lengkap.
Aliansi oposisi Alternance 2023 tetap bungkam sejak kudeta, tetapi pada hari Kamis, mereka meminta para pemberontak untuk mengakui bahwa mereka telah memenangkan pemilu.
Aliansi tersebut mengundang pasukan pertahanan dan keamanan untuk berdiskusi guna mencari solusi terbaik setelah pemungutan suara.
Dipimpin oleh profesor universitas Albert Ondo Ossa, Alternance sebelumnya menuduh Bongo melakukan penipuan dan menuntut agar dia menyerahkan kekuasaan tanpa pertumpahan darah.
Lima negara lain di Afrika, termasuk Mali, Guinea, Sudan, Burkina Faso dan Niger, telah mengalami kudeta dalam tiga tahun terakhir, dan penguasa baru mereka menolak tuntutan jangka waktu singkat untuk kembali ke barak.
Nasib Bongo masih belum jelas, namun CTRI, yang mencakup para pemimpin seluruh korps angkatan darat, mengatakan dia telah dijadikan tahanan rumah dan ditempatkan di masa pensiun.
Setelah puluhan tahun bercitra playboy, Bongo terpilih pada tahun 2009 setelah kematian ayahnya, yang konon mengumpulkan kekayaan dari kekayaan minyak Gabon.
Pada tahun 2016 ia terpilih kembali sekali lagi dalam kondisi yang penuh perselisihan sebelum menderita stroke pada tahun 2018, yang melemahkan cengkeramannya pada kekuasaan.
Pengumuman kudeta tersebut terjadi hanya beberapa saat setelah otoritas pemilu nasional menyatakan Bongo telah memenangkan masa jabatan ketiga dalam pemilu, dengan 64,27 persen suara.
Pemungutan suara tersebut, yang dikutuk sebagai pemilu palsu oleh pihak oposisi, dinyatakan dibatalkan oleh para pemimpin CTRI yang baru.
Pemilu tersebut juga tidak memenuhi syarat-syarat pemilu yang transparan, kredibel, dan inklusif seperti yang diharapkan oleh masyarakat Gabon, kata mereka dalam sebuah pernyataan.
"Ditambah lagi dengan pemerintahan yang tidak bertanggung jawab dan tidak dapat diprediksi, yang mengakibatkan terus memburuknya kohesi sosial, dengan risiko membawa negara ini ke dalam kekacauan.”
Pengambilalihan tersebut memicu kecaman dari Uni Afrika (AU) yang mengatakan mereka akan mengadakan pertemuan di Gabon pada hari Kamis.
"Sekarang, Dewan Perdamaian & Keamanan AU bertemu untuk mempertimbangkan situasi di Gabon,” pungkas badan tersebut dalam sebuah pernyataan.
Budi Gunawan Minta Usulan KPU jadi Badan Ad Hoc Dikaji Lebih Dalam
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan meminta usulan KPU jadi lembaga Ad Hoc.
