PBB: Korea Utara Tak Peduli Warganya Sengsara, Militer Tetap No 1

VIVA Dunia – Korea Utara dituduh membiarkan rakyatnya kelaparan karena mencurahkan lebih banyak sumber daya untuk mengembangkan program senjata nuklirnya dan meningkatkan militernya. 

Kepala hak asasi manusia PBB Volker Turk mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB pada pertemuan khusus tentang hak asasi manusia di Korea Utara bahwa rakyat negara itu mengalami represi politik yang semakin parah dan kondisi ekonomi yang memburuk

"Banyak pelanggaran hak, termasuk kerja paksa dan pekerja anak, berasal langsung dari, atau mendukung, peningkatan militerisasi di Korea Utara,” katanya kepada dewan, melansir Al Jazeera, Jumat, 18 Agustus 2023.

Komentar Turk didukung oleh Elizabeth Salmon, ahli hak asasi manusia independen PBB di Korea Utara, yang mengatakan bahwa para pemimpin negara itu telah berulang kali menuntut warga negara “mengencangkan ikat pinggang mereka” sampai kelaparan dalam beberapa kasus, “sehingga sumber daya yang tersedia dapat digunakan untuk mendanai program nuklir dan misil”. 

Sesi Dewan Keamanan, yang diminta oleh Amerika Serikat, Albania dan Jepang, adalah yang pertama terjadi di Dewan Keamanan mengenai Korea Utara selama enam tahun dan terjadi saat Pyongyang mempercepat program pengembangan senjatanya, menguji rudal balistik antarbenua dan mencoba menempatkan mata-mata militer pertamanya. satelit ke orbit. 

Selama sidang, sebagian besar anggota dewan mengkritik memburuknya kondisi kehidupan dan hak asasi manusia di Korea Utara. 

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan tidak akan ada "perdamaian tanpa hak asasi manusia" dan bersama dengan duta besar lebih dari 50 negara lain, mengutuk dalam pernyataan bahwa "pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia" yang katanya terkait erat dengan senjata pemusnah massal DPRK dan pengembangan rudal balistik.” 

DPRK adalah akronim untuk Republik Rakyat Demokratik Korea, nama resmi Korea Utara, yang telah lama dikenai sanksi internasional yang berat atas program senjatanya.

Ilhyeok Kim, seorang pembelot Korea Utara yang melarikan diri dari negara itu ketika dia berusia 17 tahun, mengatakan kepada dewan bahwa dia telah dipaksa pada usia muda untuk bekerja di ladang tanpa kompensasi dan bahwa biji-bijian yang ditanam semuanya digunakan untuk militer.

"Pemerintah mengubah darah dan keringat kami menjadi kehidupan mewah bagi kepemimpinan dan misil yang meledakkan kerja keras kami ke langit,” kata Kim, yang kini berusia akhir 20-an. 

"Uang yang dihabiskan hanya untuk satu misil dapat memberi makan kami selama tiga bulan, tetapi pemerintah tidak peduli dan hanya peduli dengan mempertahankan kekuatan mereka, mengembangkan senjata nuklir, dan menciptakan propaganda untuk membenarkan tindakan mereka,” tambahnya. 

Meskipun tidak ada delegasi dari Pyongyang yang menghadiri sesi tersebut, perwakilan dari China dan Rusia berpendapat bahwa Dewan Keamanan bukanlah tempat untuk meninjau masalah hak asasi manusia Korea Utara. 

Dmitry Polyansky, wakil duta besar Rusia untuk PBB, mengatakan debat itu adalah "upaya sinis dan munafik oleh AS dan sekutunya untuk memajukan agenda politik mereka sendiri." Sementara China menentang pertemuan publik itu, mereka tidak berusaha untuk memblokir sesi tersebut. 

"Dewan harus memainkan peran konstruktif dalam melanjutkan pembicaraan dan meredakan ketegangan,” kata Wakil Duta Besar China untuk PBB Geng Shuang dalam pertemuan tersebut.

“Mendorong dewan untuk mempertimbangkan situasi hak asasi manusia di DPRK tidak hanya akan membantu meredakan, tetapi juga meningkatkan situasi. Itu tidak bertanggung jawab, tidak konstruktif dan menyalahgunakan kekuasaan dewan,” katanya. 

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada hari Senin menyerukan peningkatan produksi rudal untuk siap berperang, sementara seorang anggota parlemen Korea Selatan, mengutip pengarahan intelijen, memperingatkan pada bahwa Pyongyang dapat meluncurkan rudal balistik antarbenua untuk memprotes KTT 18 Agustus antara AS, Jepang, dan Korea Selatan di Camp David, AS.

Menhan Sjafrie, Menkomdigi, Kepala BIN, dan Panglima TNI Gelar Rapat Perangi Judi Online

Data PPATK menyebutkan 97 ribu personel TNI dan Polri terlibat judi online.

VIVA.co.id

12 November 2024