Brand Ralph Lauren Diperiksa Ombudsman Kanada, Diduga Lakukan Kerja Paksa Etnis Muslim Uighur
- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Ottawa – Pengawas perusahaan Kanada, pada Selasa, 15 Agustus 2023, meluncurkan penyelidikan terhadap brand pakaian Kanada, Ralph Lauren atas tuduhan kerja paksa perusahaan tersebut pada minoritas kaum Uighur China.
Pengumuman tersebut mengikuti penyelidikan serupa atas Nike Canada dan perusahaan pertambangan Kanada, Dynasty Gold, yang dimulai oleh Ombudsman Kanada untuk Perusahaan yang Bertanggung Jawab (CORE) bulan lalu.
Koalisi dari 28 organisasi masyarakat sipil tahun lalu juga mengajukan keluhan kepada pengawas perusahaan dengan tuduhan Ralph Lauren Canada memiliki hubungan pasokan dengan perusahaan China, yang menggunakan atau mendapat manfaat dari penggunaan kerja paksa Uighur.
Aksi Kemanusian untuk Muslim Uighur, Uyghur
- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
"Saya telah memutuskan bahwa pengaduan Ralph Lauren memerlukan penyelidikan," kata ombudsman Sheri Meyerhoffer dalam sebuah pernyataan, dikutip dari New Straits Times, Jumat, 18 Agustus 2023.
Perusahaan induk merek AS, katanya, telah mempermasalahkan yurisdiksi Kanada atas masalah tersebut, dengan alasan bahwa anak perusahaannya tidak bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, dan semua operasinya diawasi oleh kantor pusat perusahaan di AS.
Proyek Advokasi Hak Uighur yang berbasis di Ottawa menyambut baik penyelidikan tersebut dalam sebuah pernyataan.
"Ada bukti kredibel bahwa Ralph Lauren terkait dengan banyak perusahaan China yang menggunakan kerja paksa Uighur dalam rantai pasokan mereka," katanya.
Kelompok-kelompok HAM mengatakan lebih dari satu juta warga Uighur dan sebagian besar minoritas Muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp pendidikan ulang di wilayah Xinjiang barat China, dengan serangkaian pelanggaran yang mencakup kerja paksa.
Anggota parlemen di negara-negara Barat, termasuk Kanada, menyebut tindakan keras di Xinjiang sebagai genosida, dan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menyebut perlakuan terhadap Uighur sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Meski demikian, Beijing membantah tuduhan itu, dan menggambarkan fasilitas itu sebagai pusat kejuruan yang dirancang untuk mengekang ekstremisme.
China: Veto AS atas Rancangan Resolusi DK PBB untuk Gaza Tunjukkan Standar Ganda
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan tindakan AS yang kembali mengajukan veto atas rancangan resolusi DK PBB atas Gaza kembali menunjukkan standar ganda AS.
