Pergeseran Geopolitik Jadi Tantangan, Jokowi: Perlu Kebijakan Jitu

Pidato Presiden Jokowi Sampaikan RUU Anggaran Pendapatan dan APBN 2024
Sumber :
  • Youtube Sekretariat Presiden

Jakarta – Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menyoroti perubahan tatanan global akibat pergeseran arus geopolitik yang menjadi tantangan dunia, termasuk Indonesia. 

Nasib tak Ada yang Tahu, Jenderal TNI Agus Subiyanto Dulu Ditolak Jadi Satpam

Menurutnya, pergeseran geopolitik menciptakan pola kerja sama internasional yang terkotak-kotak, seperti menarik rantai pasok manufaktur ke negeri sendiri atau memindahkannya ke negara yang dianggap kawan. 

"Fragmentasi global tersebut telah menghambat aliran perdagangan dan investasi dunia, serta melemahkan perekonomian dunia," kata Jokowi dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan, di Kompleks Parlemen, pada Rabu, 16 Agustus 2023. 

Hasto jadi Tersangka KPK, Jokowi: Hormati Seluruh Proses Hukum yang Ada

Pidato Presiden Jokowi Sampaikan RUU Anggaran Pendapatan dan APBN 2024

Photo :
  • Youtube Sekretariat Presiden

"Fregmentasi global menciptakan disrupsi rantai pasok yang meningkatkan risiko krisis pangan, energi, serta keuangan dunia," lanjutnya. 

Tuduhan Cawe-cawe di Tahun Terakhir Jokowi Jadi Presiden

Oleh sebab itu, Jokowi menyebut bahwa tantangan global ini harus ditangani dengan kebijakan yang jitu dan antisipatif. 

"Bukan yang biasa-biasa saja," ujarnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga menyinggung adanya perubahan iklim sebagai tantangan baru bagi dunia. Menurutnya, dampak dari perubahan iklim akan menjadi sangat serius bagi masyarakat dunia. 

"Fenomena ini memiliki ancaman serius pada kehidupan dan ekonomi dunia, termasuk Indonesia." 

Itu sebabnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyarankan perlunya transisi ke penggunaan energi hijau secara progresif, adil, dan terjangkau. 

"Potensi nilai ekonomi hayati Indonesia harus dimanfaatkan sebagai faktor penting dalam mengembangkan dan meningkatkan investasi ekonomi hijau di dalam negeri."

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya