AMI Desak Indonesia Ikuti Jejak AS Batasi Investasi Teknologi ke China

Jakarta – Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden menandatangani perintah eksekutif yang melarang investasi Amerika di industri teknologi utama, yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan militer Beijing. 

Perintah yang diteken oleh orang nomor satu di Negeri Paman Sam ini, dengan lugas melarang modal ventura dan perusahaan ekuitas swasta untuk menginvestasikan uang ke China untuk membuat semikonduktor dan mikroelektronika, komputer kuantum serta aplikasi kecerdasan buatan tertentu. 

Pada pertemuan G7 yang diadakan di Hiroshima, Jepang pada bulan Mei, delegasi Biden membahas upaya bersama untuk membatasi investasi teknologi tinggi. Beberapa sekutu, termasuk Inggris dan Uni Eropa, telah mengisyaratkan bahwa mereka mungkin akan mengikuti keputusan Amerika Serikat. 

Menanggapi hal ini, Aliansi Mahasiswa Islam (AMI) meminta negara-negara dunia termasuk Indonesia, untuk mengikuti jejak Amerika Serikat, yang berani menghentikan kerja sama dengan China, jika menemukan hal yang merugikan dari setiap kerja sama kedua negara. 

Peneliti sekaligus koordinator AMI, Andi Setya Negara, menyebut faktor internal China sendiri, yang menyebabkan para investror atau negara-negara dunia, enggan menjalin kerjasama dengan Beijing.

“Presiden China Xi Jinping sendiri dikabarkan telah menciptakan suasana yang membuat banyak perusahaan modal ventura Amerika dan investor lainnya, menjadi lebih berhati-hati untuk berinvestasi di negeri tirai bambu tersebut,” kata Andi Setya Negara kepada wartawan, Senin, 14 Agustus 2023. 

Kehati-hatian para investor sendiri dikarenakan Xi Jinping, lanjut Andi Setya Negara, menyebut negara-negara Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat, telah menerapkan penahanan, pengepungan, dan penindasan menyeluruh terhadapnya. Hal ini lantas membawa tantangan berat yang belum pernah terjadi sebelumnya pada perkembangan China. 

The New York Times melaporkan keputusan Joe Biden memang semakin memperlebar jarak antara Amerika Serikat dan China, namun keputusan itu diambil untuk melindungi keamanan nasional. 

“Kebijakan terbaru Joe Biden ini, disinyalir menjadi keputusan paling sulit yang diambil Pemerintah Amerika Serikat, sejak kedua negara adidaya ini memulai hubungan antar negara pada awal 1970-an,” ujar Andi Setya Negara. 

Dalam laporan The New York Times disebutkan pejabat administrasi Amerika Serikat telah bertindak dengan hati-hati, mengingat Washington sebelumnya tidak pernah mengumumkan pembatasan aliran investasi ke China. 

Perintah eksekutif Joe Biden tersebut, bertepatan dengan upaya bipartisan di Kongres untuk memberlakukan pembatasan serupa, di mana sebuah amandemen oleh Senator Bob Casey dan John Cornyn ditambahkan ke RUU otorisasi pertahanan tahunan versi Senat. 

“Dari laporan The New York Times disebutkan Departemen Keuangan Amerika Serikat telah menghubungi para investor di negaranya, dan memulai proses untuk menerima komentar secara formal sebelum menyusun aturan terkait perintah eksekutif Joe Biden, yang akan diberlakukan tahun depan,” jelas Andi Setya Negara. 

The New York Times menyebut Departemen Keuangan Amerika Serikat menilai perintah eksekutif itu sebagai tindakan, yang ditargetkan khusus untuk melengkapi kontrol ekspor yang ada dan pemerintah akan mempertahankan komitmen lama untuk membuka investasi. 

“Kita (indonesia) dan negara-negara dunia seyogianya mengikuti sikap tegas Amerika Serikat. Bahan baku yang berasal dari sumber daya alam, seharusnya digunakan untuk memperkuat militer kita, bukan militer Beijing.” Pungkas Andi Setya Negara.

Hadiri Pertemuan dengan Menko Airlangga, Sekjen OECD: Keanggotaan Indonesia pada OECD Mendukung Visi Indonesia Emas 2045

Indonesia sedang dalam proses penilaian mandiri terhadap kebijakan, regulasi, dan standar nasional dibandingkan dengan instrumen OECD.

VIVA.co.id

27 November 2024