Presiden Kolombia Tolak Cawe-cawe Kasus Pencucian Uang Putranya
- AP Photo/Ariana Cubillos.
Bogota – Putra presiden Kolombia ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Hal itu disampaikan oleh kantor jaksa agung Kolombia dalam sebuah pernyataan.
Nicolas Petro, seorang anggota kongres di provinsi Atlantico sedang diselidiki oleh kantor jaksa agung pada awal Maret atas tuduhan bahwa dia telah menerima sejumlah uang dari pengedar narkoba.
Uang itu terkait imbalan untuk para pengedar narkoba dalam upaya untuk menengahi pembicaraan damai antara ayahnya dan organisasi kriminal di wilayah Karibia.
Petro juga sebelumnya membantah tuduhan terhadapnya dengan mengatakan bahwa hal itu bermotif itu serangan politik. Lawan politiknya dituduh berusaha menghancurkan pekerjaan yang telah dia capai dalam karirnya, katanya dalam sebuah pernyataan pada 2 Maret 2023 lalu.
Nicolas Petro, putra Presiden Kolombia Gustavo Petro.
- ANTARA/Asamblea del Atlantico / Handout via REUTERS/pri.
Menanggapi berita penangkapan putranya, Presiden Kolombia Gustavo Petro mengatakan bahwa dia sakit mendengar hal itu. Namun, dirinya tetap menjamin prosedur penuntutan akan sesuai dengan hukum.
“Sebagai pribadi dan ayah, diri saya hancur saat melihat fakta bahwa salah satu anak saya masuk penjara. Itu sangat menyakitkan," katanya, dikutip dari CNN Internasional, Senin, 31 Juli 2023.
"Sebagai Presiden Republik (Kolombia) saya memastikan bahwa penuntutan memiliki semua jaminan dari saya untuk melanjutkan sesuai dengan hukum,” lanjutnya.
Petro melanjutkan untuk mendoakan putranya agar diberikan keberuntungan dan kekuatan. Dia juga menegaskan kembali niatnya untuk tidak mengintervensi atau menekan jaksa agung dalam kasus ini.
Saat itu, Presiden menyambut baik penyelidikan tersebut, dan mempersilakan jaksa agung menuntaskan tudingan seputar putranya.
Surat perintah penangkapan juga dikeluarkan terhadap mantan istri Nicolas Petro, Daysuris del Carmen Vásquez Castro, atas kejahatan pencucian uang dan pelanggaran data pribadi untuk peristiwa yang terjadi dari tahun 2022 hingga saat ini.
“Mereka yang ditangkap akan diserahkan kepada Hakim Pidana Kota dengan Fungsi Pengawasan Jaminan, yang akan diminta untuk memberikan legalitas pada prosedur penggeledahan, penangkapan dan penyitaan barang bukti," kata kantor jaksa agung dalam pernyataannya.
"Dengan cara yang sama, dakwaan akan diajukan untuk kejahatan yang disebutkan di atas dan tindakan yang membatasi kebebasan akan diminta,"
Ketua DPD RI Nilai Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Harus Mendukung Program Pemerintah Pusat
Ketua DPD Sultan B Najamuddin berharap pilkada serentak 2024 dapat menghasilkan kepala daerah yang mendukung dan mampu terjemahkan kebijakan dan program pemerintah pusat.
