Denmark Cari Cara Larang Warganya Bakar Al Quran Tapi Jamin Kebebasan

VIVA Dunia – Pemerintah Denmark sedang mencari cara serta "alat hukum" yang akan memungkinkan pihak berwenang untuk mencegah pengunjuk rasa di luar kedutaan membakar kitab suci umat Islam, Al Quran, yang kerap terjadi di negara Nordik itu. 

Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen mengatakan pada hari Minggu bahwa pemerintah sedang mempelajari ruang lingkup intervensi untuk mencegah tindakan tersebut. 

Kabar tersebut muncul saat banyak negara Muslim memprotes penistaan Al Quran pada demonstrasi yang diadakan di Denmark dan Swedia dalam beberapa pekan terakhir.

Arab Saudi dan Irak telah meminta Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang berbasis di Jeddah untuk bersidang pada Senin guna membahas penodaan Al Quran di kedua negara Nordik tersebut. 

Beberapa negara Muslim juga meluncurkan kampanye untuk memboikot produk Swedia.



Aktivis sayap kanan Swedia, Rasmus Paluda, membakar Al-Quran di luar kedutaan besar Ukraina di Stockholm, Swedia.

Photo :

• Instagram.

Denmark dan Swedia sama-sama menyesalkan pembakaran kitab suci Islam. Namun, mereka menekankan tangan mereka terikat pada aturan negara-negara Nordik yang melindungi UU kebebasan berbicara. 

Dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu, Rasmussen mengatakan, "Pemerintah sedang mempelajari ruang lingkup intervensi dalam situasi khusus di mana, misalnya, negara, budaya, dan agama lain dihina, dan di mana hal ini dapat menimbulkan konsekuensi negatif yang signifikan bagi Denmark, paling tidak dengan memperhatikan keamanan," ujarnya, melansir DW Senin, 31 Juli 2023. 

"Pembakaran Al Quran sangat ofensif dan termasuk tindakan sembrono yang dilakukan oleh beberapa individu. Beberapa individu ini tidak mewakili nilai-nilai yang dibangun masyarakat Denmark," katanya. 

Rasmussen menekankan bahwa tindakan apa pun yang diambil akan termasuk "dalam kerangka kebebasan berekspresi yang dilindungi secara konstitusional dan dengan cara yang tidak mengubah fakta bahwa kebebasan berekspresi di Denmark memiliki ruang lingkup yang sangat luas." 

Sementara itu, Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mengatakan bahwa dia mengadakan pembicaraan dengan PM Denmark Mette Frederiksen, di mana kedua pemimpin sepakat bahwa situasi ini semakin berbahaya. 

"Kita perlu mengambil langkah-langkah untuk memperkuat ketahanan kita," kata Kristenrsson dalam sebuah postingan di Instagram. "Pada akhirnya ini adalah tentang mempertahankan masyarakat kita yang bebas dan terbuka, demokrasi kita, dan hak warga negara kita atas kebebasan dan keamanan." 

Diketahui, Denmark  dan Swedia sama-sama pernah memiliki peraturan tentang penodaan agama (Blasphemy Law) namun belakangan aturan tersebut dicabut karena bertentangan dengan kebebasan berekspresi dan berbicara.

Aturan tentang penodaan agama di Denmark sebelumnya sempat diberlakukann sejak 1683, sebelum kemudian dicabut oleh Parlemen Denmark pada 8 Juni 2017, dengan alasan bahwa ekspresi dan kebebasan berbicara terhadap agama tertentu tidak perlu diatur oleh UU.

Di Swedia, peraturan tentang penodaan agama sudah dihapuskan pada tahun 1949. Kemudian pada tahun 1970, delik terhadap penodaan agama yang lebih sempit juga dicabut. 

Kemarahan dari penodaan Al Quran sangat bermasalah bagi Swedia, yang tawarannya untuk bergabung dengan NATO telah diblokir oleh Turki selama hampir setahun, atas tuduhan menampung teroris. Turki, dan Erdogan, sering menjadi salah satu pengunjuk rasa paling keras menentang pembakaran Al Quran.

Pada hari Minggu, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mendesak Stockholm untuk mengambil langkah konkret untuk mencegah pembakaran Al Quran. Fidan berbicara selama panggilan telepon dengan mitra Swedia Tobias Billstrom, di mana aksesi NATO Swedia juga dibahas. 

Awal bulan ini, pemerintah Swedia mengatakan akan melihat kemungkinan mengubah Undang-Undang Ketertiban Publik dengan cara yang memungkinkan polisi menghentikan demonstrasi yang mengancam keamanan negara.

Halaman Selanjutnya

Dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu, Rasmussen mengatakan, "Pemerintah sedang mempelajari ruang lingkup intervensi dalam situasi khusus di mana, misalnya, negara, budaya, dan agama lain dihina, dan di mana hal ini dapat menimbulkan konsekuensi negatif yang signifikan bagi Denmark, paling tidak dengan memperhatikan keamanan," ujarnya, melansir DW Senin, 31 Juli 2023.