Pemilu Dinilai Tidak Bebas, PM Kamboja Sudah Klaim Kemenangan Telak
Phnom Penh – Partai Rakyat Kamboja (CPP) pimpinan Perdana Menteri Hun Sen, mengklaim kemenangan telak dalam pemilihan nasional. Padahal, menurut para kritikus, pemungutan suara itu dinilai yang paling tidak bebas dan tidak adil dalam beberapa dekade.
“Kami telah menang telak tetapi sejauh ini belum ada angka yang jelas (tentang kursi yang dimenangkan)," kata Sok Eysan, juru bicara CPP, beberapa jam setelah pemungutan suara ditutup pada hari Minggu, 23 Juli 2023.
Hun Sen mengatakan jumlah pemilih mencapai 84 persen pada hari Minggu, setelah 9,7 juta orang mendaftar untuk memilih di antara sekitar 16 juta penduduk Kamboja.
Wakil Ketua BKSAP DPR Putu Supadma cek pemilu di Kamboja.
- istimewa
"Pemilih yang telah menghancurkan surat suara mereka sebagai protes terhadap pemilu harus menyerahkan diri kepada pihak berwenang atau menghadapi konsekuensi hukum," ujar Hun Sen dalam pesan di aplikasi pesan Telegram, dikutip dari Al Jazeera, Minggu, 23 Juli 2023.
Tidak hanya itu, lawan dan kelompok hak asasi manusia telah mengecam pemilu tersebut karena kurangnya persaingan yang kredibel, serta taktik orang kuat Hun Sen yang kini telah membungkam semua oposisi terhadap pemerintahannya di Kamboja.
Komite Pemilihan Nasional (NEC) melaporkan sebelumnya, bahwa dua orang ditangkap berdasarkan undang-undang, yang baru-baru ini disahkan untuk mencegah orang memprotes pemilihan sepihak dengan merusak kertas suara mereka.
"Salah satu dari mereka yang ditahan telah menggambar "X" di atas kertas suara mereka dan memposting gambar itu di media sosial, sementara orang kedua memasukkan surat suara ke dalam saku mereka untuk mengeluarkannya dari tempat pemungutan suara dan membuangnya," tutur juru bicara NEC Som Morida.
Gambar surat suara yang rusak dibagikan di Telegram dan Facebook, Mu Sochua, seorang pemimpin oposisi yang tinggal di pengasingan.
"Saya sangat menghargai keberanian mereka. Itu adalah ekspresi kemarahan, kebencian, dan pembangkangan nyata," tuturnya.
Mu Sochua juga menggambarkan pemilihan tersebut sebagai pertunjukan teater dan meminta masyarakat internasional untuk menjatuhkan sanksi kepada Hun Sen dan anggota CPP lainnya.
Ketua Komisi II DPR Sebut UU Pemilu Perlu Direvisi untuk Penyempurnaan
Ketua Komisi II DPR RI menyebut UU Pemilu perlu direvisi untuk penyempurnaan sistem pemilu, juga agar tidak terjadi tahun padat agenda pemilu seperti pada 2024.
