Menang Pemilu, Pita Limjaroenrat Gagal Jadi Perdana Menteri Thailand

Bangkok – Pita Limjaroenrat, kandidat yang meraih kemenangan pada pemilu Thailand bulan Mei, gagal menjadi Perdana Menteri Thailand. Padahal, dia dan sekutunya memiliki mayoritas Majelis Rendah, tetapi tidak dapat memenangkan senat dengan 249 kursi, yang semuanya merupakan orang dari pemerintahan militer sebelumnya. 

Pita juga menghadapi tantangan hukum, namun dia membantah melanggar aturan pemilu. Meski begitu, Pita menerima hasil pemungutan suara putaran pertama.  "Saya tidak akan menyerah," kata Pita. 



Partai Move Forward Thailand yang dipimpin Pita Limjaroenrat menang pemilu

Photo :

• AP Photo/Wason Wanichakorn

Menjelang pemungutan suara parlemen, Pita yang juga pemimpin Partai Move Forward  percaya diri dengan hasil akhir. Namun, hal tersebut tetep berjalan tidak baik. 

"Saya akan mencoba yang terbaik dalam menunjukkan visi saya dan menjelaskan semua keraguan senator," katanya, sebelum vote berlangsung di parlemen. 

Pita mengaku ada upaya untuk menghalangi pemerintahan yang dipilih rakyat untuk menjalankan negara dengan berbagai cara. 

"Ini cukup normal untuk jalan menuju kekuasaan di negara kita. Saya terdorong dan berharap untuk memperbaiki hal-hal yang datang sampai impian saya dan rakyat dapat tercapai," ujarnya, dikutip dari BBC Internasional, Kamis, 13 Juli 2023. 

Terlepas dari jumlah anggota parlemen yang menentangnya, Pita menghadapi pukulan lain terhadap ambisinya, ketika Mahkamah Konstitusi Thailand yang terkenal konservatif menerima rekomendasi dari Komisi Pemilihan Umum agar Pita didiskualifikasi. 

Pengadilan sedang menilai dua pengaduan terhadap pemimpin Move Forward. Salah satunya dia memegang saham di sebuah perusahaan media, meski perusahaan itu sudah tidak beroperasi selama 15 tahun. 

Keluhan lainnya mengatakan proposal Move Forward untuk mengubah undang-undang pencemaran nama baik kerajaan lese majeste yang kejam, yang telah memenjarakan ratusan kritikus monarki, merupakan upaya untuk menggulingkan seluruh tatanan politik Thailand. 

Tidak jelas kapan Mahkamah Konstitusi akan membahas kasus ini, tetapi secara teknis, di bawah undang-undang Thailand, Pita masih bisa menjadi perdana menteri meskipun dia dicopot dari parlemen. 

Lulusan Harvard berusia 42 tahun dan mantan eksekutif teknologi itu memimpin kerumunan pendukung berpakaian oranye, dalam aksi unjuk rasa besar di seluruh negeri menjelang pemungutan suara parlemen pada hari Kamis. 

"Saya tidak tahu berapa lama kita harus menunggu sebelum kesempatan emas 13 Juli datang lagi," kata Pita pada rapat umum hari Minggu, 9 Juli 2023, di luar salah satu pusat perbelanjaan terbesar di ibu kota, Bangkok. 

Selain itu, kejutan lainnya yakni Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha mengumumkan pengunduran dirinya dari politik setelah memimpin negara Asia Tenggara itu selama sembilan tahun. 

Prayuth adalah panglima militer yang melakukan kudeta pada 2014 untuk menggulingkan pemimpin sipil negara yang dituduh melakukan korupsi besar-besaran.

Halaman Selanjutnya

Keluhan lainnya mengatakan proposal Move Forward untuk mengubah undang-undang pencemaran nama baik kerajaan lese majeste yang kejam, yang telah memenjarakan ratusan kritikus monarki, merupakan upaya untuk menggulingkan seluruh tatanan politik Thailand.