Dapat Ancaman Keamanan, Acara LGBT se-ASEAN di Indonesia Resmi Dibatalkan
- VIVA/spectrum.com
Jakarta – Kelompok hak asasi telah membatalkan acara LGBT Asia Tenggara di Indonesia, setelah mendapat ancaman keamanan, kata penyelenggara. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya tekanan dari masyarakat beragama di negara ini.
"Pemerintah tidak boleh memberikan izin untuk acara yang bertentangan dengan nilai-nilai agama di Indonesia," kata Anwar Abbas dari Majelis Ulama Indonesia.
"Oleh karena itu, kami memperingatkan dan mendesak pemerintah untuk tidak memberikan izin pada acara tersebut."
Dilansir dari NDTV, Rabu, 12 Juli 2023, acara terkait LGBT lainnya juga telah dibatalkan di Indonesia karena keberatan dari kelompok Islam. Pada bulan Desember, Amerika Serikat (AS) membatalkan kunjungan utusan khusus LGBT setelah sebuah badan ulama yang berpengaruh mengecam kunjungan tersebut.
Jakarta ditetapkan menjadi tuan rumah 'ASEAN Queer Advocacy Week' mulai 17 Juli 2023, yang mempertemukan para aktivis dari seluruh Asia Tenggara untuk membahas tantangan advokasi dan navigasi, yang diselenggarakan bersama oleh kelompok HAM ASEAN SOGIE Caucus yang berbasis di Filipina, Arus Pelangi yang berbasis di Indonesia dan aktivis lainnya.
Tetapi Kaukus SOGIE ASEAN mengatakan mereka telah memindahkan acara tersebut ke luar Indonesia untuk memastikan keselamatan dan keamanan baik para peserta maupun penyelenggara.
“Penyelenggara Pekan Advokasi Queer ASEAN memutuskan untuk merelokasi tempat acara di luar Indonesia, setelah mendapat serangkaian ancaman keamanan dari berbagai kalangan,” kata Kaukus SOGIE ASEAN dalam pernyataannya, pada Selasa malam, 11 Juli 2023.
Mereka juga menyinggung adanya gelombang sentimen anti-LGBT di media sosial.
Sementara itu, penyelenggara tidak mengungkapkan tempat baru acara tersebut karena masalah keamanan.
Acara itu juga menarik perhatian karena Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan regional menteri luar negeri Asia Tenggara minggu ini, dan menimbulkan pertanyaan dari beberapa kelompok anti-LGBT tentang apakah acara tersebut terkait dengan pertemuan Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Namun, kementerian luar negeri Indonesia mengatakan acara itu tidak ada hubungannya dengan blok regional.
"Pemerintah tidak boleh memberikan izin untuk acara yang bertentangan dengan nilai-nilai agama di Indonesia," kata Anwar Abbas dari Majelis Ulama Indonesia.
"Oleh karena itu, kami memperingatkan dan mendesak pemerintah untuk tidak memberikan izin pada acara tersebut."