Buang Limbah Nuklir ke Laut, China Larang Impor Makanan dari Jepang
Beijing – Otoritas bea cukai China, pada Jumat, 7 Juli 2023, mengatakan akan melarang impor makanan dari 10 prefektur Jepang atas rencana Tokyo untuk melepaskan air limbah nuklir yang diolah ke laut.
Dilansir dari Channel News Asia, Jumat, 7 Juli 2023, pembuangan akumulasi air yang direncanakan Jepang selama beberapa dekade dari fasilitas nuklir Fukushima, telah disetujui oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sebagai memenuhi standar global
Pelepasan akan dimulai musim panas ini, tetapi hal itu ditentang oleh beberapa tetangga regional. Bahkan, Beijing secara vokal mengutuk rencana tersebut, serta beberapa kelompok di Fukushima, khususnya komunitas nelayan, takut pelanggan akan menghindari hasil tangkapan mereka karena limbah nuklir tersebut.
Hutan akibat bencana nuklir
- https://www.livescience.com/
Kementerian luar negeri China, pada hari Kamis, 6 Juli 2023, mengatakan bahwa laporan IAEA tidak dapat digunakan sebagai lampu hijau untuk rencana pelepasan air dan memperingatkan risiko yang tidak diketahui terhadap kesehatan manusia.
Otoritas bea cukai China, pada hari Jumat, akhirnya memutuskan bahwa pihaknya akan melarang impor bahan makanan dari sepuluh prefektur Jepang termasuk Fukushima karena masalah keamanan, dan melakukan tes radiasi yang ketat pada makanan dari seluruh Jepang.
"Bea Cukai China akan mempertahankan tingkat kewaspadaan yang tinggi," kata pihak berwenang dalam pernyataan WeChat, tanpa merinci daftar prefektur Jepang yang terkena larangan tersebut.
Sekitar 1,33 juta meter kubik air tanah, air hujan, dan air yang digunakan untuk pendinginan telah terakumulasi di Fukushima, yang dinonaktifkan setelah beberapa reaktor meleleh setelah tsunami tahun 2011, yang merusak pembangkit nuklir tersebut.
Operator pabrik TEPCO mengolah air melalui sistem pemrosesan ALPS untuk menghilangkan hampir semua unsur radioaktif kecuali tritium, dan berencana untuk mengencerkannya sebelum membuangnya ke laut selama beberapa dekade.
"Jepang masih memiliki banyak masalah dalam hal legitimasi pembuangan laut, keandalan peralatan pemurnian, dan kelengkapan rencana pemantauan," pungkas pihak berwenang China.
