Muslim Uighur Dapat Penyikasaan, Indonesia Didesak Ambil Sikap Tegas ke China
- Amnesty International
Jakarta – Senator Amerika Serikat (AS) Marco Antonio Rubio, mengkritik sekaligus mengecam beberapa negara-negara di dunia yang melakukan pembiaran terjadinya kejahatan kemanusiaan genosida, dan kerja paksa terhadap etnis muslim Uighur oleh Pemerintah China.
Kecaman ini dilontarkan setelah menerima laporan perdagangan manusia 2023, yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri AS.
Pada 15 Juni 2023 lalu, Departemen Luar Negeri AS merilis laporan tahunannya tentang perdagangan manusia, sekaligus evaluasi upaya pemerintah di seluruh dunia untuk memerangi kejahatan ini, dan melindungi para korban kejahatan kemanusiaan, termasuk etnis minoritas Uighur.
Marco Antoni Rubio berpendapat negara-negara yang memilih bungkam, serta mengubur dalam laporan atau informasi pelanggaran hak asasi manusia terhadap jutaan muslim Uighur, dianggap telah merusak keseriusan Negeri Paman Sam untuk menangani kejahatan keji tersebut.
Senator terpilih 3 periode berturut-turut di AS tersebut menegaskan bahwa laporan membuka dua fakta penting mengenai perbudakan modern di dunia, yakni genosida dan kerja paksa orang Uighur di Xinjiang, China dan eksploitasi brigade medis Kuba.
Menanggapi hal ini, Dewan Pimpinan Pelajar Islam Indonesia (DPP PII) menyerukan negara-negara dunia termasuk Indonesia yang memiliki laporan dan bukti kejahatan kemanusiaan terhadap etnis minoritas Uighur, untuk berani bersikap tegas kepada Pemerintah China.
Wakil bendahara umum DPP PII, Furqan Raka mengatakan, Departemen Luar Negeri merilis laporan tahunannya tentang perdagangan manusia, mengevaluasi upaya pemerintah di seluruh dunia untuk memerangi kejahatan ini dan melindungi para korban.
“Pertama, laporan seputar perdagangan manusia 2023 yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri AS, semakin menambah daftar panjang bukti kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Beijing terhadap Muslim Uighur,” kata Furqan Raka kepada wartawan, Selasa, 27 Juni 2023.
Apalagi, lanjut Furqan Raka, artikel dalam laporan tersebut, mengkaji keprihatinan yang diangkat oleh Senator Marco Antoni Rubio seputar represi yang sedang berlangsung, dan sampai saat ini tengah dihadapi oleh orang Uighur.
Di sisi lain, Senator Marco Antoni Rubio mengkritik pemimpin negaranya yang tak lain Presiden AS Joe Biden, yang dianggapnya gagal melanjutkan sikap keras yang diambil pemerintah Trump terhadap Beijing atas penindasan Muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya di China.
Dari hasil investigasi maupun laporan yang dimuat berbagai media, penindasan keras terhadap Uighur di wilayah Xinjiang China hingga saat ini masih terus berlanjut.
“(Cari data) Google saja, banyak informasi yang menyebut lebih dari satu juta orang Uighur dan etnis minoritas telah ditahan di kamp-kamp pengasingan, tempat mereka mengalami penyiksaan, pemerkosaan, kerja paksa, dan indoktrinasi politik oleh Partai Komunis China (PKC),” tutur Furqan Raka.
PKC telah membenarkan kamp-kamp tersebut sebagai tindakan yang diperlukan untuk memerangi terorisme, dan separatisme, tetapi tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Sebaliknya, kamp-kamp tersebut diduga menjadi bagian dari kampanye penindasan budaya dan agama yang lebih luas, yang bertujuan untuk menghancurkan identitas Uighur.
“Komunitas internasional mengutuk tindakan PKC di Xinjiang, tetapi pemerintah Tiongkok selalu membantah hal ini. Namun di sisi lain, PKC terus membangun kamp interniran baru dan memperluas jangkauan jaringan pengawasannya,” ujar Furqan Raka.
Senator Marco Antoni Rubio sendiri telah menjadi pengkritik vokal perlakuan PKC terhadap Uighur. Dia telah meminta Amerika Serikat dan negara-negara demokratis lainnya untuk meminta pertanggungjawaban PKC atas kejahatannya terhadap kemanusiaan.
Rubio yang pernah menjabat sebagai Ketua DPR Florida AS ini juga menyoroti Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uighur, dan mengusulkan pelarangan impor barang-barang produk Beijing atau negara manapun yang dibuat dengan cara kerja paksa di Xinjiang China.
Kritik Senator Marco Rubio terhadap Laporan Perdagangan Orang 2023 Departemen Luar Negeri AS adalah pengingat yang tepat waktu, dan penting akan perlunya liputan komprehensif pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia.
“Meski Beijing khususnya PKC telah menyangkal bahwa kamp-kamp itu ada, tetapi ada banyak sekali bukti sebaliknya. Wajar jika banyak yang menduga telah terjadi upaya genosida terhadap muslim Uighur oleh China,” tutur Furqan Raka.
“Perlu di catat, lebih dari satu juta orang Uighur dan etnis minoritas lainnya telah ditahan di kamp-kamp pengasingan, tempat mereka disiksa, diperkosa, kerja paksa, dan indoktrinasi politik,” pungkas Furqan Raka.