Jelang Pemilu, Taiwan Khawatir Ada Campur Tangan Beijing

Taipei – Pemerintah Taiwan mengatakan bahwa China akan mencoba ikut campur dalam pemilihan penting pada bulan Januari 2024. Selain itu, pemerintahan Xi Jinping juga akan secara ilegal mendanai kandidat ramah Beijing menggunakan aplikasi komunikasi atau tur kelompok. 

Tuduhan itu berdasarkan tiga laporan keamanan internal yang berhasil ditinjau. Pemerintahan Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen telah berulang kali memperingatkan upaya China untuk mempengaruhi opini publik di pulau itu.\\

Meskipun pejabat senior Taiwan, termasuk kepala Dewan Keamanan Nasional, Wellington Koo, telah memperingatkan tahun ini, bahwa China dapat mencoba mempengaruhi pemilihan presiden dan legislatif dengan kampanye pengaruh termasuk informasi yang salah. China juga mungkin menggunakan pendanaan ilegal. 

"Mereka berharap dapat mempengaruhi rakyat Taiwan dengan menjangkau akar rumput," kata seorang pejabat keamanan Taiwan yang mengetahui langsung masalah tersebut. 

"Mereka berharap untuk mempengaruhi pemilih yang tidak memiliki afiliasi politik tertentu, dan akan memilih siapa pun yang memberi mereka keuntungan," sambungnya, dikutip dari New Straits Times, Rabu, 21 Juni 2023. 

Daftar pantauan pemerintah, kemungkinan penerima bantuan China di Taiwan adalah partai politik kecil yang mendukung klaim kedaulatan Beijing atas pulau itu, anggota dewan lokal, dan kuil yang terlibat dalam kegiatan pertukaran dengan China. Beijing juga dapat menawarkan perjalanan gratis ke China ke ratusan warga Taiwan yang terlibat dalam kampanye pemilihan menjelang pemungutan suara, untuk memengaruhi keputusan pemungutan suara. Hal itu dikatakan oleh laporan internal lainnya. 

Pemerintah membentuk satuan tugas keamanan lintas kementerian yang dijuluki "Ping Shun", atau aman dan sehat tahun ini untuk menyelidiki kemungkinan gangguan pemungutan suara di dalam atau luar negeri, menurut pejabat keamanan lainnya yang mengetahui langsung masalah tersebut. 

Menurut undang-undang Taiwan, kampanye pemilu menerima uang dari kekuatan musuh eksternal, termasuk China adalah tindakan ilegal. Menurut laporan internal lainnya, yang didasarkan pada intelijen Taiwan, China dapat mengirim uang melalui jejaring sosial populer China dan aplikasi obrolan WeChat, yang memungkinkan transfer langsung antar pengguna, dan tersedia di Taiwan. 

"Pemerintah China dapat menginstruksikan kandidat untuk membuat akun WeChat publik dan kemudian memobilisasi pengguna untuk memberikan dukungan moneter melalui 'donasi pemirsa'," kata laporan itu. 

WeChat memungkinkan individu untuk mentransfer hingga US$6.971 atau setara dengan Rp104,3 juta kepada orang lain dalam satu transaksi. 

Intervensi pemilu

Mengutip analisis intelijen Taiwan, mengatakan China dapat bekerja sama dengan agen perjalanan dan meminta anggota rombongan untuk membawa uang tunai ke Taiwan. Laporan itu mengatakan sistem perbankan bawah tanah di Taiwan, yang dikenal luas namun sulit diatur, yang dapat memberikan dukungan devisa. 

"Partai Komunis China dapat secara finansial mendukung kelompok atau orang domestik tertentu dan memberi mereka sumbangan politik atau dana yang dibutuhkan untuk pemilihan," kata laporan rahasia ketiga dari agensi tersebut. 

China juga telah menolak untuk berbicara dengan Tsai atau Partai Progresif Demokratiknya, dan menyebut mereka separatis. 

"China telah menggunakan berbagai cara untuk secara aktif mengintervensi pemilu untuk mencampuri atau mempengaruhi hasil pemilu," kata Dewan Urusan China Daratan pembuat kebijakan Taiwan. 

Dia juga menambahkan langkah itu dimaksudkan untuk mendorong agenda politik China yang mencakup mempromosikan penyatuan dengan Taiwan. 

Sebagai informasi, beberapa orang Taiwan telah dituntut dalam beberapa tahun terakhir karena menerima dukungan ilegal dari China dalam kampanye pemilu. 

Sebuah unit pemerintah di Tiongkok selatan juga mensponsori alat uji mandiri COVID-19 untuk kampanye pemilihan calon kepala daerah di New Taipei City tahun lalu, yang bulan ini dinyatakan bersalah melanggar undang-undang suap dan anti-infiltrasi. 

Laporan tersebut mengatakan saluran pendanaan lain yang mungkin termasuk kartu pembayaran yang menggunakan jaringan China UnionPay, memungkinkan warga Taiwan untuk secara legal menarik uang dari rekening bank di China, serta melalui transfer langsung ke dana amal yang berbasis di Taiwan.

DPR Akan Kaji Usulan Pemilu Nasional dan Lokal tapi Tidak Sekarang

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda angkat bicara terkait adanya usulan untuk memisahkan pemilu menjadi dua jenis, yakni pemilu nasional dan pemilu lokal.

VIVA.co.id

23 Desember 2024