Tolak Bertemu Junta Myanmar di Thailand, Kemlu RI: ASEAN Punya Aturan Main
- ANTARA/Yashinta Difa
Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI mengkritik pertemuan informal yang diselenggarakan Thailand dengan mengundang seluruh menteri luar negeri negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan junta Myanmar.
Menurut Staf Khusus Menlu RI untuk Diplomasi Kawasan Ngurah Swajaya, pendekatan Thailand hanya dengan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik politik di Myanmar, telah menyalahi mandat Konsensus Lima Poin ASEAN.
"Kalau satu negara melakukan inisiatif ya silakan saja, itu hak negara itu. Tetapi kalau bicara dalam konteks ASEAN, kita punya aturan main yang harus diperhatikan," kata Ngurah dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.
Aturan main yang dia maksud merujuk kepada Konsensus Lima Poin dan hasil beberapa KTT ASEAN yang ditujukan untuk membantu penyelesaian krisis di Myanmar yang dipicu kudeta militer terhadap pemerintahan terpilih negara itu pada Februari 2021.
Tentara Myanmar
- Radio Free Asia
"Dalam satu organisasi kalau ada perdebatan atau perbedaan pendapat itu hal biasa, tetapi harus dilihat bahkan dalam KTT Labuan Bajo yang lalu ada kesepakatan di antara para pemimpin ASEAN bahwa Konsensus Lima Poin masih menjadi acuan," ujar Ngurah.
Dia menegaskan bahwa menurut konsensus tersebut, pendekatan dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar harus dilakukan guna mendorong dialog inklusif secara nasional untuk mencari solusi damai di Myanmar.
Menurutnya, Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini telah konsisten menjalankan mandat konsensus dengan menjalin komunikasi dengan hampir semua pihak di Myanmar, termasuk Dewan Administrasi Negara (SAC) atau junta militer yang secara de facto memerintah di Myanmar serta Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang adalah pemerintah Myanmar bentukan oposisi.
"Penyelesaian melalui dialog yang inklusif adalah satu-satunya cara agar perdamaian yang tercipta di Myanmar bisa berkelanjutan dan langgeng," ujar Ngurah.
Ada Progres
Ngurah menegaskan Indonesia optimis akan adanya kemajuan dalam implementasi Konsensus Lima Poin yang disepakati para pemimpin ASEAN untuk membantu penyelesaian krisis di Myanmar.
"Kami percaya bahwa dengan dukungan semua anggota ASEAN dan negara mitra wicara maka kita akan mencapai kemajuan," ungkapnya
Salah satu kemajuan yang berhasil dicapai ASEAN di bawah kepemimpinan Indonesia tahun ini, yaitu diselesaikannya penilaian bersama mengenai bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan warga terdampak konflik di Myanmar.
Dengan selesainya proses tersebut, ASEAN telah mampu memetakan titik-titik prioritas penyaluran bantuan untuk korban konflik di Myanmar.
"Saat ini kami sedang menyusun strateginya, bantuannya apa dan disalurkan ke mana yang paling penting akses bagi penyaluran bantuan kemanusiaan harus aman, karena itu adalah tantangan utama," tutur Ngurah.
Sementara terkait proses mendorong dialog yang inklusif, dia menjelaskan bahwa sebagai ketua ASEAN, Indonesia telah menjalin lebih dari 75 pembicaraan dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar.
Pendekatan juga dilakukan antara lain dengan Dewan Administrasi Negara (SAC) atau junta militer yang secara de facto memerintah di Myanmar serta Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang adalah pemerintah bayangan Myanmar bentukan para oposisi junta.
Ngurah menegaskan bahwa penyelesaian krisis melalui dialog yang inklusif di antara semua pihak adalah satu-satunya cara untuk menciptakan perdamaian yang langgeng dan berkelanjutan di Myanmar.
Namun di tengah berbagai upaya untuk memajukan implementasi konsensus tersebut, Indonesia mengungkapkan bahwa isu Myanmar sangatlah kompleks dan tidak akan bisa diselesaikan hanya dalam waktu satu tahun selama keketuaan Indonesia di ASEAN.
Untuk itu, Ngurah menekankan pentingnya konsistensi kebijakan yang diambil semua anggota ASEAN, yang menjalankan keketuaan secara bergilir setiap tahunnya.
Diketahui, Thailand menjadi tuan rumah pertemuan yang ditujukan untuk melibatkan kembali ASEAN dengan junta Myanmar.
Pertemuan di Pattaya pada 18-19 Juni 2023 itu mengundang para menteri luar negeri ASEAN, dan dihadiri oleh menteri luar negeri yang ditunjuk junta Myanmar, Than Swe. Namun, tidak ada menlu ASEAN yang hadir dalam pertemuan itu, termasuk menteri luar negeri Indonesia.
